Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
LEGISLATOR Kota Bekasi minta program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) diaudit. Tujuannya selain untuk penunjang kinerja juga unruk transparasi kas daerah yang sudah digunakan.
“Tidak ada alasan untuk tidak dilakukan audit, karena itukan anggaran rakyat, agar ada transparansi dan kita tidak suuzon maka baik rumah sakit maupun pelaksana atau RSUD harus di audit,” ungkap Anggota DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang, Senin (7/10).
Menurut politisi dari Fraksi PDIP ini, RSUD sebagai pelaksana program harus diaudit. Apalagi, berdasarkan aduan masyarakat yang berobat dengan menggunakan KS tidak diberikan nota kwitansi.
“Memang selama ini tidak ada kejanggalan, namun jangan sampai masyarakat berasumsi negatif. Untuk itu audit bisa menjawab persoalan tersebut,” jelas dia.
Nico mengatakan, petunjuk laksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) harus jelas. Pasien berobat pun harus mendapat rincian sama seperti peserta BPJS.
Baca juga : Rencana Iuran BPJS Naik, Pembuatan KS-NIK Diserbu Warga
“Nah kalo KS kan tidak ada, jadi jangan sampai masyarakat berasumsi negatif bahwa ada persoalan dengan KS,” kata dia.
Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini BPKP dan Inspektorat menurut Nico bisa melakukan audit internal, selanjutnya inspektorat bisa membeberkan hasil audit tersebut kepada publik.
“Jadi audit itu bukan hal yang menyeramkan malah menunjang kinerja pemerintah Kota Bekasi bahwa ada rekomendasi, ketika rekomendasi tidak dijalankan barulah terjadi pidana,” tambah dia.
Terpisah, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyampaikan, setiap program dan penggunaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) memang perlu audit. Namun hal tersebut merupakan ranah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tidak masalah, karena memang tiap enam bulan sekali APBD harus diaudit BPK,” singkat dia. (OL-7)
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) membanggakan berjalannya berbagai program perlindungan masyarakat ke bawah yang telah diterapkan dalam 10 tahun masa kepemimpinannya.
Salah seorang orang tua murid Nurhayati mengaku tidak terima hasil seleksi PPDB, sebab sang anak tak diterima di SMA negeri. SMA negeri yang dituju yakni SMA Negeri 7.
Wakil ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena sampaikan bahwa JKN-KIS memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, terutama ketika sedang sakit.
Jamkeswatch mendesak DPR RI dan pemerintah menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang mengatur kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kerusakan terjadi saat hujan deras hingga membuat tembok retak sebelum akhirnya ambrol.
Warga protes karena sulit mendapat distribusi air bersih yang sudah berlangsung selama tiga bulan terakhir.
POLISI mengungkap kronologi pembunuhan notaris wanita di Bekasi yang jasadnya ditemukan di sungai Citarum.
Kerja sama ini mencakup pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, seperti transportasi publik, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Terdapat dua kelompok pelaku yang saat ini dalam penanganan, yaitu terkait tindak pidana pencurian dan kekerasan, dan pertolongan jahat atau penadahan.
PENYANYI Nadin Amizah kembali mengalami pengalaman tidak menyenangkan saat tampil dalam sebuah acara konser di Bekasi, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved