Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
NAMA-nama pimpinan definitif DPRD DKI Jakarta telah ditetapkan dan akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap setelah proses pembuatan surat keputusan pengesahan lima pimpinan definitif selesai dan mereka dilantik, DPRD DKI Jakarta bisa segera memacu roda kerjanya.
Anies mengatakan saat ini ada dua hal yang harus menjadi prioritas untuk berproses di DPRD DKI yakni pemilihan wakil gubernur dan revisi peraturan daerah salah satunya Perda No 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR PZ).
Diketahui Perda RDTR PZ harus diperbarui setiap lima tahun sekali berdasarkan Undang-undang No 26/2007 tentang Penataan Ruang.
"Kemudian kita berharap kemitraan bisa berjalan dengan baik. Agenda-agenda untuk diselesaikan bersama. Ada banyak raperda yang sekarang dalam proses antrean. Kita berharap itu nanti bisa segera mulai dituntaskan," ungkap Anies usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).
Baca juga: DPRD DKI Ajukan Pimpinan Definitif
Di samping itu, Anies juga beraharap besar agar pimpinan DPRD DKI Jakarta yang baru dapat segera melakukan pembahasan pemilihan wagub DKI. Sebab, Anies telah satu tahun lebih memimpin Jakarta seorang diri setelah Sandiaga Uno mundur dari kursi wagub karena maju dalam Pilpres 2019 sebagai cawapres.
"Tentu pembahasan wagub juga (urgent), karena itu diperlukan segera dan mudah-mudahan bisa masuk dalam agenda cepat. Nanti hari ini surat dari dewan, kalau saya terima langsung hari ini juga saya teruskan ke Menteri Dalam Negeri," tegasnya.
Anies juga berharap besar pimpinan DPRD yang baru bisa lebih kooperatif dalam melakukan pembahasan raperda dengan eksekutif.
"Sebagian adalah pimpinan yang sudah selama ini berinteraksi. Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Jadi kita berharap insyaAllah bisa komunikasi dan kerja bersama dengan baik," ujar Anies.(Ol-5)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved