Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
NAMA-nama pimpinan definitif DPRD DKI Jakarta telah ditetapkan dan akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap setelah proses pembuatan surat keputusan pengesahan lima pimpinan definitif selesai dan mereka dilantik, DPRD DKI Jakarta bisa segera memacu roda kerjanya.
Anies mengatakan saat ini ada dua hal yang harus menjadi prioritas untuk berproses di DPRD DKI yakni pemilihan wakil gubernur dan revisi peraturan daerah salah satunya Perda No 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR PZ).
Diketahui Perda RDTR PZ harus diperbarui setiap lima tahun sekali berdasarkan Undang-undang No 26/2007 tentang Penataan Ruang.
"Kemudian kita berharap kemitraan bisa berjalan dengan baik. Agenda-agenda untuk diselesaikan bersama. Ada banyak raperda yang sekarang dalam proses antrean. Kita berharap itu nanti bisa segera mulai dituntaskan," ungkap Anies usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).
Baca juga: DPRD DKI Ajukan Pimpinan Definitif
Di samping itu, Anies juga beraharap besar agar pimpinan DPRD DKI Jakarta yang baru dapat segera melakukan pembahasan pemilihan wagub DKI. Sebab, Anies telah satu tahun lebih memimpin Jakarta seorang diri setelah Sandiaga Uno mundur dari kursi wagub karena maju dalam Pilpres 2019 sebagai cawapres.
"Tentu pembahasan wagub juga (urgent), karena itu diperlukan segera dan mudah-mudahan bisa masuk dalam agenda cepat. Nanti hari ini surat dari dewan, kalau saya terima langsung hari ini juga saya teruskan ke Menteri Dalam Negeri," tegasnya.
Anies juga berharap besar pimpinan DPRD yang baru bisa lebih kooperatif dalam melakukan pembahasan raperda dengan eksekutif.
"Sebagian adalah pimpinan yang sudah selama ini berinteraksi. Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Jadi kita berharap insyaAllah bisa komunikasi dan kerja bersama dengan baik," ujar Anies.(Ol-5)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
Gubernur DKI Jakarta pastikan stok pangan aman, harga terkendali, dan pasokan gas LPG siap jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Pemprov DKI juga mulai mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
Skema kerja sama dengan pengembang di sepanjang trase akan mempermudah pengembangan MRT, terutama dalam pengelolaan TOD dan pembiayaan proyek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved