Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menerangkan peran dosen IPB University, Abdul Basith cukup sentral dalam merencanakan aksi anarkistis saat Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI pada Sabtu, 28 September.
"Peran dari pelaku Ir AB cukup sentral dalam mengendalikan orang-orang untuk melakukan tindakan anarkistis, baik penyerangan, perusakan, maupun pelemparan bom-bom yang sudah dipersiapkan," ujar Dedi di Markas Besar Polri, kemarin.
Bahkan menurut Dedi, tersangka Abdul Basith tak hanya melakukan perekrutan, tapi juga berperan sebagai penyandang dana.
"Yang bersangkutan juga sebagai donatur untuk mengalirkan uang ke orang yang direkrut. Contoh S didatangkan langsung dari Ambon dan dibiayai langsung oleh yang bersangkutan untuk datang ke Jakarta," papar Dedi.
Dedi menjelaskan bahwa S alias Laode memiliki kemampuan merakit bom dan membuat molotov. Ia berperan untuk merekrut dan mengawasi empat orang tersangka lainnya, yakni JAF, AL, SAM, dan NAD untuk merakit bom.
Saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami motif yang direncanakan Abdul Basith. Hasil pemeriksaan sementara yang didapatkan pihak kepolisian ialah membuat kerusuhan, sehingga bisa mengganggu proses pelantikan anggota MPR/DPR sampai presiden dan wakil presiden.
"Dari setiap demo, buntutnya kerusuhan. Lalu impact turunannya mengganggu proses kegiatan pelantikan MPR/DPR kemarin. Kalau tidak dilakukan penegakan hukum, demo lagi, dia akan ulangi perbuatannya, provokasi dengan lempar bom. Jatuh korban dari aparat dan pendemo, akan berkembang lagi, bisa juga mengganggu proses kegiatan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," jelas Dedi.
Dari hasil penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa bom molotov yang berisi paku dan fatal efeknya.
Selain menyita bom molotov, polisi juga menyita bom lainnya. Sebagian bom tersebut serupa dengan bom ikan yang memiliki daya ledak lebih dahsyat.
"Kalau sasarannya properti dan fasilitas publik, bisa rusak. Tapi kadar di dalamnya tidak disampaikan. Nanti bisa ditiru. Cukup variatif kadar di dalamnya. Bukan hanya bensin, tapi lebih dasyat," papar Dedi.
Pihak kepolisian menyebutkan bahwa proses penyelidikan memang masih belum final dan masih terus dilakukan Polda Metro Jaya. (*/J-2)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved