Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyambut positif keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang baru saja diluncurkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.
Gembong menyebut kebijakan ini bisa merangsang kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.
"Saya sih selama ini bermanfaat dan meringankan masyarakat saya nilai itu bagus. Ini juga bisa merangsang supaya masyarakat untuk membayar pajak," kata politikus PDIP itu saat dihubungi Selasa (17/9).
Baca juga: Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah Capai Rp48,6 Miliar
Sementara itu, dihubungi terpisah anggota DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi dari Fraksi Demokrat menyebut keringanan pajak adalah suatu program bagus. Tetapi menurut dia, kebijakan itu juga harus dilihat dari sudut pandang realisasi pajak yang telah tercapai.
"Kalau sudah bagus ya ini patut diapresiasi. Jika realisasi pajak masih rendah ini justru jadi catatan untuk mendongkrak pendapatan tapi justru diberi keringanan," tegasnya.
Sementara itu, saat ini realisasi pajak DKI baru mencapai 62,8% atau Rp30 miliar dari target Rp44,1 miliar.
Nawawi menegaskan BPRD hanya punya waktu tiga bulan lagi untuk mendongkrak pendapatan pajak. Sehingga, upaya lebih keras pun harus dilakukan agar pembangunan tidak terhambat.(OL-5)
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
Siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap itu akan dikenakan sanksi berat.
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
Strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meminimalisasi risiko banjir dan titik genangan yang sering mengganggu mobilitas warga saat puncak musim hujan.
Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi izin lapangan padel menyusul keluhan warga soal kebisingan. Pramono Anung siap beri sanksi tegas jika melanggar aturan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved