Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyambut positif keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang baru saja diluncurkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.
Gembong menyebut kebijakan ini bisa merangsang kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.
"Saya sih selama ini bermanfaat dan meringankan masyarakat saya nilai itu bagus. Ini juga bisa merangsang supaya masyarakat untuk membayar pajak," kata politikus PDIP itu saat dihubungi Selasa (17/9).
Baca juga: Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah Capai Rp48,6 Miliar
Sementara itu, dihubungi terpisah anggota DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi dari Fraksi Demokrat menyebut keringanan pajak adalah suatu program bagus. Tetapi menurut dia, kebijakan itu juga harus dilihat dari sudut pandang realisasi pajak yang telah tercapai.
"Kalau sudah bagus ya ini patut diapresiasi. Jika realisasi pajak masih rendah ini justru jadi catatan untuk mendongkrak pendapatan tapi justru diberi keringanan," tegasnya.
Sementara itu, saat ini realisasi pajak DKI baru mencapai 62,8% atau Rp30 miliar dari target Rp44,1 miliar.
Nawawi menegaskan BPRD hanya punya waktu tiga bulan lagi untuk mendongkrak pendapatan pajak. Sehingga, upaya lebih keras pun harus dilakukan agar pembangunan tidak terhambat.(OL-5)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat, hingga Kamis (14/8) pagi, jumlah masyarakat yang mendaftar dalam rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah mencapai 20 ribu orang.
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19–20 Agustus 2025.
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved