Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) memaksimalkan anggaran yang sudah digelontorkan untuk penyelenggaraan Formula E.
"Ya kita minta jangan sampai ada anggaran yang sia-sia harus maksimal. Karena ini uang rakyat yang besar sekali. Kajiannya harus jelas," kata Ashraf di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/8).
Jakpro sebagai BUMD akan mendapat Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp305 miliar yang diajukan lewat RAPBD Perubahan 2019. Balap mobil dengan 14 seri itu rencananya akan menjadikan Jakarta sebagai salah satu tuan rumah pada musim 2020/2021.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga harus menggelontorkan dana APBD senilai Rp1,2 triliun yang terbagi atas Rp360 miliar untuk commitment fee tuan rumah Formula E dan asuransi untuk para pembalap sebesar Rp900 miliar.
"Kita juga pertanyakan rinci untuk apa anggaran sebesar itu. Lalu mereka jelaskan bahwa Jakpro harus membangun infrastruktur seperti pagar pembatas, bangku tribun penonton dan juga pengaspalan. Itu semua tidak main-main karena didatangkan dari luar negeri sesuai standarnya Formula E," ujarnya.
Baca juga: Penerapan Ganjil Genap Didemo, Dishub Tetap Lanjutkan
Ashraf berpendapat bahwa esarnya anggaran Formula E tidak akan sebanding dengan kebanggaan Jakarta sebagai tuan rumah serta capaian lainnya yang tidak bisa ditakar dengan materi.
"Itu nanti jadi kebanggaan kita. Karena hal-hal seperti itu, Jakarta nantinya dikenal dunia. Nanti ribuan media akan memberitakan Jakarta. Jadi suatu yang sangat membanggakan," tukasnya.
Ashraf yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar itu juga menegaskan bahwa tidak ada anggaran pos lain yang terkena dampak karena penyelenggaraan Formula E. Menurutnya, beberapa pos anggaran yang dihapus disebabkan masalah teknis seperti terlambat lelang sehingga tidak mungkin dilanjutkan tahun ini.
"Kalau memang dibatalkan, dimundurkan, dikurangi, itu karena memang teknisnya tidak bisa. Seperti lelang itu kan tidak mungkin baru lelang pertengahan tahun begini lalu harus selesai akhir tahun. Otomatis penyelesaian di tahun depan," pungkasnya.(OL-8)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Tim panitia turnamen balap Formula E telah bergerak cepat melakukan survei jalanan di Jakarta lantaran bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan Formula E pada tahun 2020 mendatang.
Sudah ada kesepakatan antara Anies Baswedan dan panitia penyelenggara Formula E, tapi belum ada tindak lanjut pembahasan tentang hal ini secara teknis.
Dua skema lintasan Formula E yang berada di kawasan Monas, Jakarta Pusat tidak tepat. Pasalnya, wilayah tersebut vital dan harus dibebaskan dari kegiatan yang bukan bersifat kenegaraan.
Polisi belum melakukan kajian rencana lintasan untuk Formula E
Penyediaan trek balapan membutuhkan komitmen penuh dari Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, trek balapan Formula E menggunakan sirkuit jalan raya.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Achmad Firdaus, menegaskan pihaknya belum bisa memastikan hal tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved