Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta mengebut pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon APBD Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Perubahan 2019.
Dikebutnya pembahasan KUA-PPAS disebut karena masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 akan segera berakhir dengan dilantiknya DPRD periode 2019-2024 pada 26 Agustus mendatang.
"Bukan kejar-kejaran memang itu tugas kita dan kita melaksanakan masalah wagub yang ditanyakan juga tetap berjalan," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta usai rapat Badan Anggaran, Senin (12/8).
Prasetyo yang akrab disapa Pras itu menjelaskan ada beberapa anggaran yang dicoret atau dihapus di antaranya anggaran 'detail engineering design' atau DED pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) atau Intermediate Treatment Facility (ITF) baru.
Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail penyebab dihapusnya beberapa anggaran yang sudah ditetapkan dalam pengesahan APBD 2019 yang dilakukan pada tahun lalu itu.
Baca juga : DPRD DKI : DKI Jakarta Punya Wagub Sebelum 26 Agustus
"Pengurangannya dimana, nanti di perdalam di pembahasan komisi. Kita melihat apa sih yang ditata," ujarnya.
Menurutnya terjadi beberapa penurunan dari sisi pendapatan pajak yang memengaruhi dihapusnya beberapa pos anggaran. Selain itu, ia juga melihat ada ketidakseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembelian tanah.
"Karena bukan apa-apa secara global ada permasalahan seperti pajak itu masalahnya parkir, masalah penyerapan tanah juga banyak sekali hampir triliunan belum terserap. Yang nanti kita melihat di komisi-komisi ini bisa dikoprek lagi," terangnya.
Di sisi lain, pihaknya juga ingin mengakomodasi pos anggaran baru yang hendak diajukan Pemprov DKI Jakarta seperti anggaran yang diperlukan guna memulai tahapan agar Jakarta menjadi tuan rumah balap mobil ramah lingkungan, Formula E.
Pras optimistis APBD Perubahan 2019 bisa disahkan tepat waktu sebelum wajah anggota DPRD DKI berganti.
"Saya rasa kalau fokus bisa selesai. Perubahan kan sedikit pembahasannya gak seperti (APBD) murni. Apa-apa yang kurang apa-apa yang nambah," tegasnya.(put)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Rizal mengaku banjir telah merendam area lingkar luar Jakarta ini sejak Minggu (8/3).
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved