Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DPRD DKI Jakarta mengebut pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon APBD Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Perubahan 2019.
Dikebutnya pembahasan KUA-PPAS disebut karena masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 akan segera berakhir dengan dilantiknya DPRD periode 2019-2024 pada 26 Agustus mendatang.
"Bukan kejar-kejaran memang itu tugas kita dan kita melaksanakan masalah wagub yang ditanyakan juga tetap berjalan," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta usai rapat Badan Anggaran, Senin (12/8).
Prasetyo yang akrab disapa Pras itu menjelaskan ada beberapa anggaran yang dicoret atau dihapus di antaranya anggaran 'detail engineering design' atau DED pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) atau Intermediate Treatment Facility (ITF) baru.
Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail penyebab dihapusnya beberapa anggaran yang sudah ditetapkan dalam pengesahan APBD 2019 yang dilakukan pada tahun lalu itu.
Baca juga : DPRD DKI : DKI Jakarta Punya Wagub Sebelum 26 Agustus
"Pengurangannya dimana, nanti di perdalam di pembahasan komisi. Kita melihat apa sih yang ditata," ujarnya.
Menurutnya terjadi beberapa penurunan dari sisi pendapatan pajak yang memengaruhi dihapusnya beberapa pos anggaran. Selain itu, ia juga melihat ada ketidakseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembelian tanah.
"Karena bukan apa-apa secara global ada permasalahan seperti pajak itu masalahnya parkir, masalah penyerapan tanah juga banyak sekali hampir triliunan belum terserap. Yang nanti kita melihat di komisi-komisi ini bisa dikoprek lagi," terangnya.
Di sisi lain, pihaknya juga ingin mengakomodasi pos anggaran baru yang hendak diajukan Pemprov DKI Jakarta seperti anggaran yang diperlukan guna memulai tahapan agar Jakarta menjadi tuan rumah balap mobil ramah lingkungan, Formula E.
Pras optimistis APBD Perubahan 2019 bisa disahkan tepat waktu sebelum wajah anggota DPRD DKI berganti.
"Saya rasa kalau fokus bisa selesai. Perubahan kan sedikit pembahasannya gak seperti (APBD) murni. Apa-apa yang kurang apa-apa yang nambah," tegasnya.(put)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved