Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta mengebut pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon APBD Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Perubahan 2019.
Dikebutnya pembahasan KUA-PPAS disebut karena masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 akan segera berakhir dengan dilantiknya DPRD periode 2019-2024 pada 26 Agustus mendatang.
"Bukan kejar-kejaran memang itu tugas kita dan kita melaksanakan masalah wagub yang ditanyakan juga tetap berjalan," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta usai rapat Badan Anggaran, Senin (12/8).
Prasetyo yang akrab disapa Pras itu menjelaskan ada beberapa anggaran yang dicoret atau dihapus di antaranya anggaran 'detail engineering design' atau DED pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) atau Intermediate Treatment Facility (ITF) baru.
Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail penyebab dihapusnya beberapa anggaran yang sudah ditetapkan dalam pengesahan APBD 2019 yang dilakukan pada tahun lalu itu.
Baca juga : DPRD DKI : DKI Jakarta Punya Wagub Sebelum 26 Agustus
"Pengurangannya dimana, nanti di perdalam di pembahasan komisi. Kita melihat apa sih yang ditata," ujarnya.
Menurutnya terjadi beberapa penurunan dari sisi pendapatan pajak yang memengaruhi dihapusnya beberapa pos anggaran. Selain itu, ia juga melihat ada ketidakseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembelian tanah.
"Karena bukan apa-apa secara global ada permasalahan seperti pajak itu masalahnya parkir, masalah penyerapan tanah juga banyak sekali hampir triliunan belum terserap. Yang nanti kita melihat di komisi-komisi ini bisa dikoprek lagi," terangnya.
Di sisi lain, pihaknya juga ingin mengakomodasi pos anggaran baru yang hendak diajukan Pemprov DKI Jakarta seperti anggaran yang diperlukan guna memulai tahapan agar Jakarta menjadi tuan rumah balap mobil ramah lingkungan, Formula E.
Pras optimistis APBD Perubahan 2019 bisa disahkan tepat waktu sebelum wajah anggota DPRD DKI berganti.
"Saya rasa kalau fokus bisa selesai. Perubahan kan sedikit pembahasannya gak seperti (APBD) murni. Apa-apa yang kurang apa-apa yang nambah," tegasnya.(put)
Strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meminimalisasi risiko banjir dan titik genangan yang sering mengganggu mobilitas warga saat puncak musim hujan.
Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi izin lapangan padel menyusul keluhan warga soal kebisingan. Pramono Anung siap beri sanksi tegas jika melanggar aturan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
Gubernur DKI Jakarta pastikan stok pangan aman, harga terkendali, dan pasokan gas LPG siap jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Pemprov DKI juga mulai mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved