Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
DPRD DKI Jakarta mengebut pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon APBD Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Perubahan 2019.
Dikebutnya pembahasan KUA-PPAS disebut karena masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 akan segera berakhir dengan dilantiknya DPRD periode 2019-2024 pada 26 Agustus mendatang.
"Bukan kejar-kejaran memang itu tugas kita dan kita melaksanakan masalah wagub yang ditanyakan juga tetap berjalan," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta usai rapat Badan Anggaran, Senin (12/8).
Prasetyo yang akrab disapa Pras itu menjelaskan ada beberapa anggaran yang dicoret atau dihapus di antaranya anggaran 'detail engineering design' atau DED pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) atau Intermediate Treatment Facility (ITF) baru.
Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail penyebab dihapusnya beberapa anggaran yang sudah ditetapkan dalam pengesahan APBD 2019 yang dilakukan pada tahun lalu itu.
Baca juga : DPRD DKI : DKI Jakarta Punya Wagub Sebelum 26 Agustus
"Pengurangannya dimana, nanti di perdalam di pembahasan komisi. Kita melihat apa sih yang ditata," ujarnya.
Menurutnya terjadi beberapa penurunan dari sisi pendapatan pajak yang memengaruhi dihapusnya beberapa pos anggaran. Selain itu, ia juga melihat ada ketidakseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembelian tanah.
"Karena bukan apa-apa secara global ada permasalahan seperti pajak itu masalahnya parkir, masalah penyerapan tanah juga banyak sekali hampir triliunan belum terserap. Yang nanti kita melihat di komisi-komisi ini bisa dikoprek lagi," terangnya.
Di sisi lain, pihaknya juga ingin mengakomodasi pos anggaran baru yang hendak diajukan Pemprov DKI Jakarta seperti anggaran yang diperlukan guna memulai tahapan agar Jakarta menjadi tuan rumah balap mobil ramah lingkungan, Formula E.
Pras optimistis APBD Perubahan 2019 bisa disahkan tepat waktu sebelum wajah anggota DPRD DKI berganti.
"Saya rasa kalau fokus bisa selesai. Perubahan kan sedikit pembahasannya gak seperti (APBD) murni. Apa-apa yang kurang apa-apa yang nambah," tegasnya.(put)
Sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, dilaporkan putus sekolah.
Terdapat 602 unit pompa stasioner yang tersebar di 205 lokasi serta 573 unit pompa mobile di lima wilayah administrasi Jakarta.
OMC merupakan bentuk mitigasi proaktif dan antisipasi dari pemerintah daerah. Berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG terdapat potensi peningkatan curah hujan di pertengahan Agustus.
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merevitalisasi Taman Margasatwa Ragunan (TMR) mendapatkan dukungan positif dari kalangan legislator.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved