Tidak Batasi Lalin Motor, Dishub Dianggap Sesat

DIREKTUR Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safruddin atau Puput menganggap Dinas Perhubungan DKI telah mengambil kebijakan yang konyol karena tidak mengikutsertakan roda dua dalam pembaruan kebijakan pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi dengan plat nomor kendaraan ganjil genap.

Ia menegaskan justru kendaraan roda dua atau motor merupakan penyumbang terbesar polusi udara dan kemacetan di Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan jumlah motor yang mengaspal di Jabodetabek sehari-hari yang mencapai 75% sementara roda empat hanya 23%.

"Iya betul. Polusi terbesar dari motor. Jumlahnya saja besar. Dishub itu konyol. Harus dikritik keras. Itu fakta kok dan Dishub itu sudah tahu hal itu," kata Puput ketika dihubungi Media Indonesia, Rabu (7/8).

Dishub DKI pun bisa dituduh gagal menyukseskan program DKI sejak dulu yang ingin mengalihkan pengendara pribadi ke kendaraan umum.

Sebab, saat ganjil genap diberlakukan, masyarakat justru beralih ke kendaraan roda dua dibandingkan menggunakan angkutan umum.

Baca juga: Ganjil Genap Juga Berlaku Bagi Kendaraan Keluar-Masuk Tol

Dengan demikian, seharusnya bukan cuma kendaraan roda empat yang lalinnya dibatasi tetapi juga kendaraan roda dua.

"Ini sesat pikir. Apakah memang Dishub sengaja menggagalkan beralihkan pengendara pribadi ke umum? Sebab, saat ini mudah sekali membeli motor dengan DP Rp500 ribu sudah bisa bawa pulang motor," tegasnya.

Hal ini lanjut Puput, dapat membuat APBD besar yang disisihkan untuk pengintegrasian angkutan umum sebesar Rp3,2 triliun sia-sia.

"Pemprov DKI apalagi sudah habis-habisan membangun Transjakarta, MRT, LRT. Commuterline juga sudah bagus. Kalau begini tidak mendukung mereka dong," ujarnya. (A-4)