Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIAT Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk belanja pakaian bagi anggota DPRD periode 2019-2024. Besaran anggaran tersebut tercantum dalam situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro.
Seperti yang dikutip dalam situs tersebut, pakaian untuk anggota DPRD terpilih tahun ini ada empat jenis.
Pertama 100 pakaian sipil harian senilai Rp95 juta, 50 pakaian dinas harian senilai Rp85 juta, 50 pakaian sipil lengkap senilai Rp186 juta, dan 50 pakaian sipil resmi senilai Rp177,2 juta. Pagu anggaran tersebut dianggarkan dalam satu paket senilai Rp544 juta.
Di dalam situs yang sama, ada tiga jenis pengadaan pakaian untuk DPRD Kota Bekasi lainnya, diantaranya untuk 50 pakaian adat harian dan 50 pakaian adat lengkap senilai Rp135 juta, 50 setel pakaian batik senilai Rp80 juta, dan 50 pakaian olahraga Rp73 juta. Total anggaran yang disiapkan Rp835 juta.
“Penyedianya sudah ada, cuma belum bisa dikerjakan,” ungkap Sekretaris DPRD Kota Bekasi Muhammad Ridwan, Selasa (6/8).
Baca juga: Trotoar Kawasan Tanah Abang Diizinkan untuk Dagang Hewan Kurban
Ridwan mengatakan, pengerjaan pakaian dinas menunggu ketetapan dari KPU Kota Bekasi setelah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Sebab, pemilihan umum legislatif terdapat satu gugatan di daerah pemilihan 2 Bekasi Utara antara PPP dan Golkar.
“Kami tunggu penetapan dulu baru dikerjakan,” kata dia.
Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni mengatakan, Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang putusan sengketa Pemilu tahun ini. Adapun jadwal untuk Kota Bekasi diperkirakan pada 8 atau 9 Agustus mendatang.
“Jadwal ketetapannya masih lusa Kamis (8/8) atau Jumat (9/8),” tandas dia. (OL-8)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Penerapan tarif telah disepakati bersama antara Pemkot Bekasi, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan para sopir angkot.
POLDA Metro Jaya mengungkapkan bayi yang ditemukan di sebuah apartemen Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (9/2), dinyatakan meninggal dunia.
WALI Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono meninjau langsung lokasi banjir yang merendam permukiman warga di Gang Mawar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Jumat (30/16).
Banjir kembali merendam Kota Bekasi akibat hujan deras dan luapan Kali Bekasi. BPBD mencatat 15 titik genangan di 7 kecamatan dengan air hingga 150 cm.
Sekolah Lansia KUN dihadirkan sebagai wadah pembelajaran bagi para lanjut usia agar tetap memiliki ruang untuk berkembang, beraktivitas, dan berperan aktif di tengah masyarakat
Sejumlah warga yang merupakan penghuni belasan rumah itu sempat terlibat bentrok dengan puluhan petugas gabungan yang dikerahkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved