Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIAT Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk belanja pakaian bagi anggota DPRD periode 2019-2024. Besaran anggaran tersebut tercantum dalam situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro.
Seperti yang dikutip dalam situs tersebut, pakaian untuk anggota DPRD terpilih tahun ini ada empat jenis.
Pertama 100 pakaian sipil harian senilai Rp95 juta, 50 pakaian dinas harian senilai Rp85 juta, 50 pakaian sipil lengkap senilai Rp186 juta, dan 50 pakaian sipil resmi senilai Rp177,2 juta. Pagu anggaran tersebut dianggarkan dalam satu paket senilai Rp544 juta.
Di dalam situs yang sama, ada tiga jenis pengadaan pakaian untuk DPRD Kota Bekasi lainnya, diantaranya untuk 50 pakaian adat harian dan 50 pakaian adat lengkap senilai Rp135 juta, 50 setel pakaian batik senilai Rp80 juta, dan 50 pakaian olahraga Rp73 juta. Total anggaran yang disiapkan Rp835 juta.
“Penyedianya sudah ada, cuma belum bisa dikerjakan,” ungkap Sekretaris DPRD Kota Bekasi Muhammad Ridwan, Selasa (6/8).
Baca juga: Trotoar Kawasan Tanah Abang Diizinkan untuk Dagang Hewan Kurban
Ridwan mengatakan, pengerjaan pakaian dinas menunggu ketetapan dari KPU Kota Bekasi setelah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Sebab, pemilihan umum legislatif terdapat satu gugatan di daerah pemilihan 2 Bekasi Utara antara PPP dan Golkar.
“Kami tunggu penetapan dulu baru dikerjakan,” kata dia.
Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni mengatakan, Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang putusan sengketa Pemilu tahun ini. Adapun jadwal untuk Kota Bekasi diperkirakan pada 8 atau 9 Agustus mendatang.
“Jadwal ketetapannya masih lusa Kamis (8/8) atau Jumat (9/8),” tandas dia. (OL-8)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sejumlah warga yang merupakan penghuni belasan rumah itu sempat terlibat bentrok dengan puluhan petugas gabungan yang dikerahkan.
Meski demikian, masyarakat tetap diperbolehkan merayakan malam tahun baru, tetapi dianjurkan tidak melakukannya secara berlebihan.
Dana yang digelontorkan untuk mendukung administrasi kesekretariatan hingga fasilitas kegiatan lingkungan itu langsung dikebut pencairannya oleh para ketua RW.
Pembangunan dan pengoperasian puskesmas ini merupakan perwujudan kehadiran pemerintah dalam menjamin layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses warga.
Pameran Dagang Lokal yang menjadi agenda pembuka menghadirkan berbagai produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Bekasi.
Informasi yang sudah lama bisa dimunculkan kembali dan menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah maupun lembaga pendidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved