Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Fraksi Partai Demokrat-PAN, Achmad Nawawi, mendorong agar pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta segera dilangsungkan. Sebab, bulan ini bertepatan dengan satu tahun mantan Wagub DKI, Sandiaga Uno, mengundurkan diri dari posisinya karena mengejar kursi calon wakil presiden untuk Pemilu 2019. Bulan ini juga, kata dia, anggota DPRD periode 2014-2019 akan segera berakhir.
"Kalau saya pikir bisa ya wagub dipilih oleh anggota yang sekarang. Karena prosesnya kan tinggal Rapimgab (rapat pimpinan gabungan) untuk mengesahkan tata tertib pemilihan. Tapi saya pun sampai sekarang tidak tahu kenapa undangan Rapimgab tidak pernah ada," ungkapnya saat dihubungi Media Indonesia, Senin (5/8).
Baca juga: Terkait Wagub DKI, PKS Pertanyakan Pimpinan DPRD DKI
Nawawi menyebut, kekosongan kursi wagub sudah terlalu lama. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pun dinilai sangat membutuhkan pendamping di tengah menumpuknya masalah yang terjadi di Jakarta.
"Oh ya tentu saja Pak Anies ini butuh sekali wagub. Masalah di Jakarta sedang banyak-banyaknya tapi dia malah sendiri kan kasihan," tegasnya.
Ia pun pernah menyampaikan kepada Ketua Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, agar lebih getol melobi-lobi anggota DPRD serta pimpinan agar pemilihan wagub segera dapat digelar.
"Saya pernah menyampaikan ke Pak Suhaimi kalau perlu datangi anggota satu-persatu suapaya mereka datang dan kuorum sehingga pemilihan wagub bisa dilakukan," pungkasnya.
Saat ini, proses pemilihan wagu DKI hanya menyisakan tahap mengesahkan tata tertib pemilihan wagub. Pengesahan harus dilakukan melalui Rapimgab yang dihadiri tidak hanya anggota melainkan juga para ketua dan wakil ketua DPRD serta ketua-ketua fraksi maupun komisi.
Setelahnya rapat paripurna pembentukan panitia pemilihan serta pemilihan wagub pun dapat digelar. Untuk diketahui, terdapat dua cawagub dari PKS yakni Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto. (OL-6)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved