Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta memutuskan Camat Matraman, Bambang Eko, termasuk ke dalam kategori pelanggaran disiplin yang dapat berujung pada pungutan liar. Hal itu didapat dari hasil pemeriksaan BKD yang dilakukan terhadap Bambang.
"Tidak bolehlah. PNS itu tidak boleh melakukan apapun. Netralitas yang dipegang. Itu kan sama saja menginvasi, mengimbau artinya mengajak. Tidak boleh karena sama saja ujung-ujungnya pungli dong, gratifikasi. Tugas seorang camat jaga teritorial, jaga kemanan, dan kenyamanan," kata Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir, saat dihubungi, Senin (5/8).
Chaidir mengungkapkan, dalam proses pemeriksaan Bambang telah mengakui memberikan imbauan agar pengusaha maupun pedagang dapat menyumbangkan hewan kurban untuk bisa dibagikan kepada warga yang tidak mampu. Hal itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 53/2010 dan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) No 5/2014.
Baca juga: Gagal Urus KIA Imbas Listrik Padam, Warga: Semua Gara-gara PLN
"Hasil BAP-nya pertama, beliau mengakui menyatakan ada imbauan untuk melakukan partisipasi dari kalangan pengusaha dan sekitarnya," ujarnya.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BKD akan meneruskan ke tingkat Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk segera diproses evaluasi jabatannya.
"Yang bersangkutan telah membuat pernyataan menerima evaluasi jabatan. Beliau akan dipertimbangkan oleh Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) Kota Jaktim," ungkapnya.
Baca juga: Layanan Kependudukan di Bekasi Tutup Akibat Pemadaman Listrik
Chaidir memastikan, Bambang tidak akan lagi menjabat sebagai camat. Ia sendiri merekomendasikan hal tersebut dalam resume hasil pemeriksaan yang diberikan kepada Pemkot Jaktim.
Diberitakan sebelumnya, Camat Matraman, Bambang Eko, mengajukan permintaan seekor sapi kepada seorang pedagang hewan kurban asal Jawa Timur. Permintaan itu diajukan untuk mengeluarkan izin kepada pedagang tersebut agar bisa berdagang di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Namun, sang pedagang menolak permintaan itu dan lebih memilih berpindah lapak. (OL-6)
Camat menerima laporan dari ibu hamil di Kelurahan Tanjung. Mereka mengeluh dengan tarikan Rp5.000 pada program MBG.
KPK menduga kasus yang menjerat Wamenaker Emmanuel Ebenezer ada pungutan di sektor lain. Noel terjerat perkara pemerasan tenaga kerja asing
Upaya pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi nasional masih belum optimal. Hal itu disebabkan banyaknya pungutan atau pengenaan pajak yang cukup tinggi sejak tahapan eksplorasi.
MARAK wisatawan mancanegara yang tidak membayar pungutan disorot. Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan usulan agar menerapkan sanksi kurungan
Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang pemungutan royalti untuk sektor batu bara.
Penerapan penarikan pungutan sebesar Rp150 ribu bagi setiap wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali telah berlangsung selama lebih dari satu bulan, dimulai sejak 14 Februari 2024.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Efektivitas OMC telah teruji pada saat puncak hujan akhir pekan lalu.
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
Pelaksanaan OMC dilakukan secara terukur dengan merujuk pada data prakiraan cuaca terbaru.
BPBD DKI Jakarta melaporkan 10 ruas jalan dan 16 RT terendam banjir setinggi 10–70 cm akibat hujan deras sejak Sabtu malam (17/1/2026).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved