Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KUALITAS udara di Jakarta yang semakin buruk ditengarai karena tidak terkendalinya pertambahan jumlah kendaraan pribadi di Ibukota. Lalu lalang kendaraan pribadi di jalan raya pun seolah tidak terbatas karena program pembatasan kendaraan pribadi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta laiknya hanya isapan jempol.
Tidak hanya pencemaran udara yang terus memburuk, tidak adanya program pembatasan kendaraan pribadi juga membuat kemacetan tidak terbendung meskipun Pemprov DKI telah menyediakan angkutan massal yang baik seperti TransJakarta dan Moda Raya Terpadu.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi pun mendesak agar Pemprov DKI segera mewujudkan program pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi yakni jalan berbayar elektronik ((ERP).
Menurutnya, ERP merupakan solusi tepat untuk membatasi kendaraan pribadi.
Baca juga : Atasi Polusi Udara, Pemprov DKI Fokus Kurangi Kemacetan
"Sekarang angkutan massalnya kan sudah ada yakni MRT. Ya ruas jalannya pelan-pelan diberikan ERP. Jadi masyarakat juga pelan-pelan berpindah karena dia tahu bawa mobil atau motor bukan cuma kena pengeluaran bensin, tapi lewat jalannya pun bayar mahal," kata Nawawi saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (4/8).
Ia pun ingin agar Pemprov DKI segera mengimplementasikan hasil studi banding yang telah dilakukan ke negara-negara yang menerapkan model ERP untuk mengatasi kemacetan.
Menurutnya, jika tidak juga menerapkan ERP, Pemprov DKI dapat dianggap telah melakukan pemborosan karena menghamburkan uang APBD untuk studi banding tanpa menghasilkan suatu kebijakan.
"Saya juga tidak paham sebetulnya di mana letak kesulitan melakukan ERP. Kalau sulit ya ayo diskusi sama-sama dengan DPRD jadi kita bisa bantu. Kalau memang tidak ketemu coba undang orang Singapura atau Swedia yang sudah punya ERP duluan. Di mereka seperti apa," tegasnya.
Menurutnya, tanpa pembatasan kendaraan pribadi, program angkutan massa yang susah payah dibangun dengan dana triliunan tidak akan berdampak banyak terhadap polusi serta kemacetan Ibukota.
Nawawi pun khawatir lalin Jakarta akan benar-benar mencapai puncak bebannya pada beberapa tahun mendatang.(OL-7)
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya pengendalian polusi udara yang dilakukan secara terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi antar daerah.
Dalam jangka panjang, paparan terus-menerus dapat memicu penyakit kronis hingga mematikan.
Aktivitas membakar sampah merupakan salah satu pemicu utama memburuknya polusi di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
Penelitian terbaru mengungkap polusi udara telah ada sejak Kekaisaran Romawi Kuno.
Konsentrasi partikel halus () di Tangerang Selatan kerap melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
DI Posko Mudik Ramadan, Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, terapis peyandang disabilitas netra memberikan layanan relaksasi gratis sebagai salah satu fasilitas bagi para pemudik.
PERTEMUAN antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hari ini (20/3) dinilai membantah spekulasi keretakan hubungan keduanya yang sempat beredar di publik.
normalisasi harga untuk memberikan ruang bagi pedagang eceran agar dapat menjual daging ayam ras kepada masyarakat maksimal sesuai dengan edaran acuan harga.
Momen Lebaran sering dimanfaatkan masyarakat menjual emas perhiasan untuk berbagai keperluan.
Fleksibilitas waktu tetap dijaga sesuai dengan dinamika hasil isbat.
Pembangunan taman kecil merupakan langkah awal yang lebih konkret daripada memaksakan proyek taman besar yang seringkali terkendala pembebasan lahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved