Headline

Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

Fokus

Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.

Atasi Polusi Udara Jakarta, Penerapan ERP Perlu Dilakukan

Putri Anisa Yuliani
04/8/2019 19:40
Atasi Polusi Udara Jakarta, Penerapan ERP Perlu Dilakukan
Uji coba jalan berbayar (ERP) di Jakarta pada 2018. Namun , belum diimplementasikan hingga kini(MI/Pius erlangga)

KUALITAS udara di Jakarta yang semakin buruk ditengarai karena tidak terkendalinya pertambahan jumlah kendaraan pribadi di Ibukota.  Lalu lalang kendaraan pribadi di jalan raya pun seolah tidak terbatas karena program pembatasan kendaraan pribadi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta laiknya hanya isapan jempol.

Tidak hanya pencemaran udara yang terus memburuk, tidak adanya program pembatasan kendaraan pribadi juga membuat kemacetan tidak terbendung meskipun Pemprov DKI telah menyediakan angkutan massal yang baik seperti TransJakarta dan Moda Raya Terpadu.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi pun mendesak agar Pemprov DKI segera mewujudkan program pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi yakni jalan berbayar elektronik ((ERP).

Menurutnya, ERP merupakan solusi tepat untuk membatasi kendaraan pribadi.

Baca juga : Atasi Polusi Udara, Pemprov DKI Fokus Kurangi Kemacetan

"Sekarang angkutan massalnya kan sudah ada yakni MRT. Ya ruas jalannya pelan-pelan diberikan ERP. Jadi masyarakat juga pelan-pelan berpindah karena dia tahu bawa mobil atau motor bukan cuma kena pengeluaran bensin, tapi lewat jalannya pun bayar mahal," kata Nawawi saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (4/8).

Ia pun ingin agar Pemprov DKI segera mengimplementasikan hasil studi banding yang telah dilakukan ke negara-negara yang menerapkan model ERP untuk mengatasi kemacetan.

Menurutnya, jika tidak juga menerapkan ERP, Pemprov DKI dapat dianggap telah melakukan pemborosan karena menghamburkan uang APBD untuk studi banding tanpa menghasilkan suatu kebijakan.

"Saya juga tidak paham sebetulnya di mana letak kesulitan melakukan ERP. Kalau sulit ya ayo diskusi sama-sama dengan DPRD jadi kita bisa bantu. Kalau memang tidak ketemu coba undang orang Singapura atau Swedia yang sudah punya ERP duluan. Di mereka seperti apa," tegasnya.

Menurutnya, tanpa pembatasan kendaraan pribadi, program angkutan massa yang susah payah dibangun dengan dana triliunan tidak akan berdampak banyak terhadap polusi serta kemacetan Ibukota.

Nawawi pun khawatir lalin Jakarta akan benar-benar mencapai puncak bebannya pada beberapa tahun mendatang.(OL-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya