Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KUALITAS udara di Jakarta yang semakin buruk ditengarai karena tidak terkendalinya pertambahan jumlah kendaraan pribadi di Ibukota. Lalu lalang kendaraan pribadi di jalan raya pun seolah tidak terbatas karena program pembatasan kendaraan pribadi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta laiknya hanya isapan jempol.
Tidak hanya pencemaran udara yang terus memburuk, tidak adanya program pembatasan kendaraan pribadi juga membuat kemacetan tidak terbendung meskipun Pemprov DKI telah menyediakan angkutan massal yang baik seperti TransJakarta dan Moda Raya Terpadu.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi pun mendesak agar Pemprov DKI segera mewujudkan program pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi yakni jalan berbayar elektronik ((ERP).
Menurutnya, ERP merupakan solusi tepat untuk membatasi kendaraan pribadi.
Baca juga : Atasi Polusi Udara, Pemprov DKI Fokus Kurangi Kemacetan
"Sekarang angkutan massalnya kan sudah ada yakni MRT. Ya ruas jalannya pelan-pelan diberikan ERP. Jadi masyarakat juga pelan-pelan berpindah karena dia tahu bawa mobil atau motor bukan cuma kena pengeluaran bensin, tapi lewat jalannya pun bayar mahal," kata Nawawi saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (4/8).
Ia pun ingin agar Pemprov DKI segera mengimplementasikan hasil studi banding yang telah dilakukan ke negara-negara yang menerapkan model ERP untuk mengatasi kemacetan.
Menurutnya, jika tidak juga menerapkan ERP, Pemprov DKI dapat dianggap telah melakukan pemborosan karena menghamburkan uang APBD untuk studi banding tanpa menghasilkan suatu kebijakan.
"Saya juga tidak paham sebetulnya di mana letak kesulitan melakukan ERP. Kalau sulit ya ayo diskusi sama-sama dengan DPRD jadi kita bisa bantu. Kalau memang tidak ketemu coba undang orang Singapura atau Swedia yang sudah punya ERP duluan. Di mereka seperti apa," tegasnya.
Menurutnya, tanpa pembatasan kendaraan pribadi, program angkutan massa yang susah payah dibangun dengan dana triliunan tidak akan berdampak banyak terhadap polusi serta kemacetan Ibukota.
Nawawi pun khawatir lalin Jakarta akan benar-benar mencapai puncak bebannya pada beberapa tahun mendatang.(OL-7)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
Penelitian terbaru mengungkap polusi udara telah ada sejak Kekaisaran Romawi Kuno.
Konsentrasi partikel halus () di Tangerang Selatan kerap melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Riset Northwestern University ungkap asap kayu di rumah menyumbang 20% polusi mematikan di AS.
Penelitian terbaru mengungkap bagaimana retakan es Arktik dan polusi ladang minyak memicu reaksi kimia berbahaya yang mempercepat pencairan es kutub.
Studi itu menemukan hubungan antara paparan partikel super kecil polutan udara (PM2,5) dan nitrogen dioksida dengan peningkatan risiko tumor otak.
Program SSG merupakan solusi nyata bagi sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga prasejahtera.
Kebijakan yang terlampau restriktif dapat mengganggu ekosistem bisnis yang melibatkan banyak pihak, termasuk sektor UMKM.
Perumda Air Minum PAM JAYA menargetkan pembagian 2.000 toren air gratis sepanjang 2026 bagi warga Jakarta, khususnya pelanggan kategori tertentu, guna mendukung pemerataan akses air bersih.
hingga 23 Februari 2025 tercatat sebanyak 185 bangunan lapangan padel di Jakarta belum mengantongi izin resmi.
Platform belanja dan rewards ShopBack berkolaborasi dengan Jago Coffee membagikan total 10.000 minuman kopi gratis sebagai takjil untuk masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved