Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MASALAH penghapusan aset di DKI kembali menjadi penghambat pembangunan. Salah satunya yang terbukti adalah masalah penghapusan aset Gedung A RS Koja yang telat, sehingga membuat proyek itu menjadi terlambat diselesaikan.
Terlepas dari Ketiadaan modal dari sisi kontraktor yang membuat proyek gagal diselesaikan, penghapusan aset juga menjadi faktor Gedung A RS Koja terhambat pembangunannya sehingga merugikan masyarakat.
"Jadi seharusnya ketika memang tahu bahwa tahun depan itu mau dibangun ya lelang penghapusan asetnya sudah selesai sebelum anggaran tahun depan. Ini tidak, malah baru dilelang tahun itu juga saat dibangun," ujar anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly saat dihubungi Media Indonesia, Senin (8/7).
Akibat keterlambatan penghapusan aset, pembangunan Gedung A RS Koja yang harusnya dilakukan April dan selesai Agustus 2018 baru bisa dilakukan Agustus 2018. Pembangunan terganjal dari sisi kontraktor yang memiliki masalah permodalan sehingga belum tuntas hingga kini.
Baca juga : Anies Minta Inspektorat Selidiki Dugaan Korupsi Renovasi RS Koja
Lalainya proses penghapusan aset itupun dikritisi tegas oleh Ramly.
"Kerjanya Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) tidak becus. Saya pikir karena ada orang yang merasa proyeknya di situ membuat ini semua kacau," tukasnya.
Tidak hanya masalah pembangunan RS Koja, masalah penghapusan aset ini juga ditengarai terjadi sejak 2017, saat Pemprov DKI gagal melakukan rehabilitasi total sebanyak 119 gedung sekolah.
Diduga ada penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut yang membuat pihak kepolisian membuka penyelidikan dugaan pelanggaran dalam proses lelang.
Ramly pun meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merombak seluruh jajaran BPAD hingga lingkup terbawah untuk memperbaiki kinerja pengelolaan aset.
"Tidak cukup hanya mengganti kepalanya saja karena pegawainya tetap sama, mindset kerjanya tetap sama. Jadi harus dirombak semua," tegasnya. (OL-7)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Dengan menyandang nama Nusantara, lanjut Imas, menjadikan rumah sakit tersebut sebagai pelayanan kesehatan yang mencakup masyarakat lebih luas tanpa membeda-bedakan
BANYAK penyakit akibat kerja saat ini tetapi belum dilaporkan. Karenanya, RS Umum Pekerja diharapkan menjadi menjalankan pelayanan yang cepat, inklusif, dan profesional.
Seminar dan Workshop Perumahsakitan PERSI Wilayah DKI Jakarta ke-5 & IRSJAM Expo 2025 dibuka Selasa (24/6) di Jakarta.
Di tengah menunggu perkembangan kondisi kesehatan sang suami, Inul pun menebar romantismenya dengan sang suami.
Festival ini mengusung tema "Strategi Pengembangan Layanan Center of Excellence Rumah Sakit Berbasis Kompetensi dengan Pendekatan Lean Management".
RSUD Ki Ageng Brondong ini memenuhi empat layanan dasar RSUD type D yakni Poli anak, Poli penyakit dalam, Poli bedah, dan Poli kandungan, Poli gigi dan medical check up.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved