Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MASSA yang berkumpul di patung kuda melakukan salat zuhur berjamaah di sepanjang jalan Merdeka Barat. Imam salat berdiri di mobil yang dijadikan panggung orasi.
Mereka melaksanakan salat berjamaah 4 rakaat dan dilanjutkan salat 2 rakaat bada zuhur. Pelaksanaan salat berjalan tertib dan lancar. Setelah selesai, pemimpin orasi melantunkan salawat diikuti oleh para massa yang kian ramai memenuhi kawasan jalan Merdeka Barat.
Sebelumnya, massa dari berbagai kalangan mulai berdatangan ke kawasan Patung Kuda atau Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Massa hadir dengan mengunakan berbagai atribut guna mengawal pembacaan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diagendakan siang ini.
Pantauan Media Indonesia, Kamis (27/6), massa mulai memenuhi kawasan patung kuda hingga mendekati kawat berduri di depan gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Baca juga: Massa Mulai Berkumpul di Kawasan Patung Kuda
Tepat di depan gedung Sapta Pesona Kemenpar, massa berkumpul mengelilingi sebuah mobil yang menjadi panggung orasi. Beberapa orang terlihat berada di atas mobil itu, salah seorang di antaranya berorasi.
Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup dari dua arah. Begitu juga barier dari plastik dipasang membentang untuk menutup arus dari kedua sisi jalan tersebut.(OL-5)
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 2012-2017 itu menilai, putusan MK relevan dengan kebutuhan demokrasi.
Wamen adalah orang-orang profesional yang tidak dapat bekerja secara multitaksing atau mengerjakan lebih dari satu peran sekaligus.
Kebijakan memberikan rangkap jabatan komisaris BUMN ke para wamen bakal membebani keuangan negara maupun keuangan BUMN itu sendiri.
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
REVISI Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal.
Rifqinizamy menjelaskan ada sejumlah hal yang membuat turbulensi konstitusi. Pertama, Pasal 22 E ayat 1 menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun.
PAKAR Hukum menilai pemanggilan investor ritel Nyoman Tri Atmaja (Niyo) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa adanya pendampingan pengacara sudah sesuai prosedur.
Pihaknya bukan merusak melainkan mengganti kunci dari ruangan keuangan karena mesti bekerja secara profesional, sehingga kunci harus diganti dengan yang lebih mudah.
Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Diterima atau tidaknya sebuah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 harusnya ditentukan oleh MK sendiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved