Pemda DKI Harus Inovatif Tingkatkan Kebahagiaan Warganya

PERAN pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan kebahagiaan warganya sangat signifikan. Melalui program-program pemerintah yang dicanangkan seharusnya dapat membuat kebahagiaan warga DKI lebih meningkat.

Pakar perkotaan, Yayat Supriatna, mengatakan adanya kebijakan pemerintah provinsi sehingga warga merasa bahagia seperti contoh adanya program namanya JakLingko yang mengurangi biaya transportasi umum.

Baca juga: Anies: Wajah Baru Jakarta, Modern tapi tak Lupakan Budaya

"Seharusnya pemerintah menjalankan programnya seperti rumah DP 0%, dan transport Rp5 ribu kemana-mana. Bagaimana program tersebut dapat menjangkau mereka yang tak memiliki rumah dan mengurangi pengeluaran anggaran transportasi umum," kata Yayat Supriatna saat dihubungi, Sabtu (22/6).

Selanjutnya, Pemerintah diminta jangan terlalu hidup dengan sisi aspek ekonomi dan fisiknya, karena Jakarta juga harus hidup dari aspek sosio psikologisnya yang dituntut untuk membuat warganya semakin bahagia.

Tata kota dan pembangunan yang terus menerus juga sangat mempengaruhi kehidupan dan kebahagiaan warga DKI. "Gedung-gedungnya buat siapa bangun rumah buat siapa, yang bisa memberikan hanya sekitar 20% dari warga, kelas menengah atas yang bisa menikmati nilai tambah yang didapat," ujar Yayat.

Sedangkan kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah bawah justru membutuhkan trobosan dalam bentuk bantuan program untuk mengatasi persoalan kemiskinan atau, masalah kesenjangan ekonomi.

"Di Jakarta itu sulit untuk membuat program-program yang pro rakyat karena memang kondisinya itu sudah sangat berat, tanah mahal, air mahal rumah mahal semua serba mahal. Disinilah peran pemerintah untuk memberikan solusi trobosan kepada warga dengan ekonomi menengah ke bawah," jelas Yayat.

"Jadi, memang yang ditunggu adalah program program yang bersifat trobosan inovatif bagaimana misal dibuat program namanya jemput bola, program kas Jakarta atau program peduli Jakarta. Nah, itu untuk membantu mereka yang selama ini punya keterbatasan," imbuhnya.

Baca juga: Apel HUT Jakarta ke-492, Anies: Terima Kasih Warga Betawi

Menurut Yayat, untuk mempermudah Pemerintah mengenai hal tersebut, Pemerintah perlu memaksimalkan koorporasi untuk menarik warga DKI membuka lapangan pekerjaan baik sebagai pegawai maupun lahan UMKM.

Tugas pemerintah untuk membuka ruang partisipasi bagi para pengusaha untuk berkontribusi. "Perusahaan-perusahaan yang memperoleh nilai tambah karena mengambil keuntungan dari kehidupan Jakarta, mau tidak mau didorong partisipasinya untuk terlibat," pungkasnya. (OL-6)