Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PT MRT Jakarta turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembangunan tahap II Moda Raya Terpadu (MRT) yang merentang dari Bundaran HI hingga kawasan Kota Tua.
Direktur Utama PT. MRT Jakarta William P. Sabandar mengatakan, nantinya, KPK akan melakukan pengawasan dari mulai kajian, pelaksanaan pembangunan hingga evaluasi setelah pemabangunan tahap kedua tersebut.
"Kita (MRT) mengundang pihak KPK untuk pencegahan. Lebih bagus mencegah daripada nanti terjadi persoalan. Kami ingin seluruh elemen yang melakukan pengawalan terhadap antikorupsi itu menjaga proses ini," kata William saat acara penandatanganan pakta integritas di Hotel Le Meredien, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).
"Tahap kedua ini merupakan proyek besar biayanya juga besar sekali, sehingga pemabangunan ini harus dikawal. Oleh sebab itu semua elemen yang terkait dengan pengawasan itu kita libatkan dalam mengawal proses ini," imbuhnya.
Baca juga :PT MRT Rombak Susunan Komisaris
Pelibatan KPK sendiri bertujuan untuk mencegah adanya oknum yang melakukan hal yang tidak bertanggung jawab mengingat pembangunan tahap II tersebut merupakan proyek yang besar.
Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana mengatakan, sebaiknya kedepannya ada saling diskusi untuk pembangunan MRT tahap II. Hal itu juga menjadi salah satu poin pengawasan KPK, sehingga bisa memberikan masukan berupa kajian terkait infrastruktur.
Wawan berharap, pakta integritas bisa terus berlanjut hingga ke tahap implementasi teknis. karenanya, KPK pun membuka diri untuk bisa ikut melihat kajian pembangunan MRT tahap II tersebut agar terhindar dari oknum yang ingin melakukan tindak pidana korupsi.
"Pakta integritas ini baik. Tapi yang baik mengimplementasikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. KPK membuka diri apabila proyek ini mendapatkan intervensi hal yang tidak diinginkan," kata Wawan.
"Supaya tujuan membangun infrastruktur berjalan dengan baik. Dan pesan terhadap masyarakat tersampaikan," tandasnya. (OL-7)
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain pidana badan, Rudy juga diberikan hukuman denda Rp200 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.
Yaqut belum mengetahui informasi yang mau ditanyakan penyidik kepadanya. Eks Menag itu mengaku hanya membawa buku untuk mencatat pertanyaan penyidik.
Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo.
Penggeledahan terkait kasus Sudewo ini dilakukan dalam waktu sepekan. KPK juga menemukan uang yang diduga disimpan untuk Bupati nonaktif Pati itu.
Penguatan juga akan menyasar pada pengawasan ruang siber yang saat ini menjadi medan baru berbagai pelanggaran hukum internasional.
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Jepang melalui NEDO menawarkan beberapa skema kerja sama penelitian untuk menyiapkan industri di bidang energi baru dan teknologi.
Kedua perguruan tinggi menargetkan kontribusi lebih besar menciptakan pendidikan berkualitas bagi industri dan masyarakat.
Inisiatif ini menyoroti pentingnya hubungan budaya dalam kemitraan yang berkelanjutan antara Australia dan Indonesia.
Kemitraan strategis ini menegaskan posisi Todak Academy sebagai salah satu pemimpin regional dalam pengembangan talenta digital masa depan di kawasan ASEAN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved