Fraksi Demokrat: SKPD Harus Jelaskan Proses Terbitnya IMB

FRAKSI Partai Demokrat tidak mau buru-buru mendukung usul fraksi Partai NasDem untuk mengajukan hak interpelasi atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan di pulau reklamasi.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Santoso mengatakan pihaknya enggan bersikap sebelum mendapatkan penjelasan rinci dari eksekutif. Pihaknya merekomendasikan agar DPRD lebih dulu memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan pemberian IMB tersebut guna meminta penjelasan.

"Kita belum bersikap karena masih simpang siur. Karena informasi dari media sosial kan. Kita nggak mau kerja dua kali. Kita menyatakan salah ternyata setelah rapat ini ada bukti hukum kuat," kata Santoso saat dihubungi, Senin (17/6).

Baca juga: Fraksi NasDem Akan Ajukan Interpelasi Soal IMB Pulau Reklamasi

Ia pun menugaskan anggotanya yang bersinggungan langsung dengan kebijakan tersebut baik di Komisi A bidang pemerintahan dan perizinan maupun Komisi D yang membahas persoalan pembangunan bisa mendapatkan informasi jelas terkait proses terbitnya IMB dan aturan hukum yang dijadikan landasan.

"Saya tugaskan Fraksi Demokrat untuk lakukan semacam kerja politik melalui komisi yang ada di DPRD. Jadi kita dengarkan dulu terbitnya IMB apasih latar belakangnya. Kalau salah ya akan bersikap. Kita tak terburu-buru," ungkapnya.

Santoso yang menjabat sebagai Ketua Komisi C Bidang Keuangan ini juga beralasan tidak ingin terburu-buru agar tidak menabrak aturan hukum yang ada.

"Kita bekerja berdasarkan peraturan perundangan. Jangan main tabrak-tabrak juga. Jangan kita menciptakan hal yang tidak kondusif menjelang akhir masa bakti. Kalau eksekutif salah ya kita akan kritisi. Tapi kita harus tahu juga seperti apa," tukasnya.(OL-5)