Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan sepenuhnya pengamanan ibu kota kepada pihak kepolisian. Hal ini diungkapkan saat ditanyai soal penutupan Jalan MH Thamrin yang belum kunjung usai.
Ia mendukung apapun langkah pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian demi menjaga keamanan di kawasan ibu kota.
"Nanti kita akan monitor lagi perkembangannya. Kita lihat hari ini. Intinya adalah kita ingin di kawasan itu tertib. Aman. Sehingga ketika dibuka tidak muncul potensi masalah," ujarnya di Jakarta, Senin (27/5).
Ia menuturkan jika terburu-buru mencabut langkah pengamanan yang saat ini masih dilakukan, dikhawatirkan kericuhan massa akan kembali terjadi. Hal itu akan merugikan para pengusaha yang memiliki usaha di kawasan Jalan MH Thamrin dan sekitarnya.
Baca juga: Penutupan Jalan Thamrin, Polisi: Tunggu Konfirmasi Berbagai Pihak
Anies pun ingin memastikan agar ketika penutupan jalan dicabut, kondisi telah benar-benar aman sehingga tidak merugikan semua pihak.
"Jadi semua yang berkegiatan di tempat itu ada banyak. Pusat pertokoan perkantoran, kita ingin pada saat dibuka bisa nyaman," tegasnya.
Sebelumnya Jalan MH Thamrin ditutup dari Bundaran HI hingga persimpangan Bawaslu RI yang berseberangan dengan gedung Plaza Sarinah sejak Selasa (21/5) lalu. Penutupan dilakukan akibat adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh simpatisan serta pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Massa melakukan unjuk rasa untuk mendorong Bawaslu RI melakukan langkah guna mengintervensi hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional yang dituntaskan oleh KPU RI pada Selasa (21/5) dini hari. Akibat aksi yang berlangsung ricuh hingga Kamis (23/5) dini hari itu, delapan peserta aksi meninggal dunia serta ratusan lainnya luka-luka.(OL-5)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved