Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN mubalig-mubaligat Nahdlatul Ulama se-DKI Jakarta menggelar Silaturahim Mubalig-Mubaligat se-DKI di Jakarta, Sabtu (6/4). Kegiatan ini bertekad meneguhkan kebangsaan dan Islam rahmatan lil alamin.
Gelar silaturahim yang dipandu Tatang Hidayat dari RKMA Pusat Bina Wilayah DKI dan Banten ini diakhiri dengan pembacaan Kebulatan Tekad guna menyukseskan Pemilihan Umum yang damai untuk semua.
Dalam kesempatan itu, Koordinator Wilayah Rumah Kemenangan Ma'ruf Amin DKI Jakarta, KH Zuhri Yakub, mengajak segenap umat Islam Indonesia tetap menjaga eksistensi dan menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin yang dapat memberikan manfaat bukan saja bagi umat muslim, tapi seluruh warga negara.
"Kita mengajak kepada semua pihak dalam perjuangan menegakan agama dalam negara Pancasila mestilah ditata dengan prinsip kearifan, tidak menghadapkan agama versus negara atau sebaliknya, tetapi meletakan agama sebagai sumber nilai yang menjiwai kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara," kata KH Zuhri Yakub melalui keterangan tertulis yang diterima Minggu (7/4).
Baca juga: Puluhan Ribu Pendukung Jokowi-Ma'ruf Padati Jalanan Tangerang
Zuhri mengutarakan, pihaknya mengajak seluruh elemen bangsa meneguhkan kembali komitmen kebangsaan untul mempertahankan Pancasila, UUD 1945, dalam wadah NKRI yang merupakan upaya final umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia.
"Semua pihak mesti berkomitmen untuk senantiasa menjaga situasi dan kondisi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara agar tetap kondusif, aman dan ramah terhadap semua warga masyarakat," tegasnya.
Ketua RKMA Pusat, KH Ahmad Bagdja, yang hadir di acara ini, memberikan pengarahan kepada peserta silaturahim untuk tetap teguh berjuang dan santun dalam upaya meraih kemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
"Dengan semangat fikrah dan harakah Annahdhiyyah, kita teguh berjuang dan tetap santun meraih kemenangan paslon 01 Jokowi-KH Maruf Amin," pungkasnya. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved