Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN mubalig-mubaligat Nahdlatul Ulama se-DKI Jakarta menggelar Silaturahim Mubalig-Mubaligat se-DKI di Jakarta, Sabtu (6/4). Kegiatan ini bertekad meneguhkan kebangsaan dan Islam rahmatan lil alamin.
Gelar silaturahim yang dipandu Tatang Hidayat dari RKMA Pusat Bina Wilayah DKI dan Banten ini diakhiri dengan pembacaan Kebulatan Tekad guna menyukseskan Pemilihan Umum yang damai untuk semua.
Dalam kesempatan itu, Koordinator Wilayah Rumah Kemenangan Ma'ruf Amin DKI Jakarta, KH Zuhri Yakub, mengajak segenap umat Islam Indonesia tetap menjaga eksistensi dan menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin yang dapat memberikan manfaat bukan saja bagi umat muslim, tapi seluruh warga negara.
"Kita mengajak kepada semua pihak dalam perjuangan menegakan agama dalam negara Pancasila mestilah ditata dengan prinsip kearifan, tidak menghadapkan agama versus negara atau sebaliknya, tetapi meletakan agama sebagai sumber nilai yang menjiwai kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara," kata KH Zuhri Yakub melalui keterangan tertulis yang diterima Minggu (7/4).
Baca juga: Puluhan Ribu Pendukung Jokowi-Ma'ruf Padati Jalanan Tangerang
Zuhri mengutarakan, pihaknya mengajak seluruh elemen bangsa meneguhkan kembali komitmen kebangsaan untul mempertahankan Pancasila, UUD 1945, dalam wadah NKRI yang merupakan upaya final umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia.
"Semua pihak mesti berkomitmen untuk senantiasa menjaga situasi dan kondisi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara agar tetap kondusif, aman dan ramah terhadap semua warga masyarakat," tegasnya.
Ketua RKMA Pusat, KH Ahmad Bagdja, yang hadir di acara ini, memberikan pengarahan kepada peserta silaturahim untuk tetap teguh berjuang dan santun dalam upaya meraih kemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
"Dengan semangat fikrah dan harakah Annahdhiyyah, kita teguh berjuang dan tetap santun meraih kemenangan paslon 01 Jokowi-KH Maruf Amin," pungkasnya. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved