Anies Minta Ketua DPRD DKI Percepat Pembahasan Tarif MRT

HINGGA saat ini, tarif MRT dan LRT masih menjadi polemik di lingkaran Komisi C dan Komisi B DPRD DKI Jakarta. Kedua komisi itu membidangi keuangan serta perekonomian dan hingga kini tidak kunjung menyetujui anggaran subsidi serta nilai tarif yang diajukan dengan alasan paparan tarif belum mendetail.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun tidak tinggal diam. Saat bertemu dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ketika mendampingi Presiden Joko Widodo menjajal MRT, Selasa (19/3), Anies meminta agar Prasetyo turun tangan mempercepat proses pembahasan tarif.

Sebabnya, tarif harus sudah disetujui pekan ini agar bisa segera beroperasi usai diresmikan oleh Presiden pada Minggu (24/3) mendatang.

"Kita berharap insya Allah. Kemarin saya juga sudah bicara dengan Pak Ketua DPRD, insya Allah sebelum tanggal 24 Maret akan bisa ditetapkan," kata Anies usai memberikan pengarahan di Musrenbang Jakarta Selatan, Rabu (20/3).

Baca juga: Anies Pastikan Tarif MRT Sesuai Jarak Tempuh

Sebelumnya, dalam rapat yang berlangsung dengan Komisi C pada Senin (18/3), Ketua Komisi C meminta agar pihak MRT dan LRT memberikan paparan mengenai potensi perubahan nilai subsidi jika terjadi kenaikan penumpang. Ia menyebut seiring dengan kenaikan jumlah penumpang, bukan hanya subsidi operasional yang meningkat tetapi juga harus ada penambahan jumlah personel keamanan dan kebersihan.

"Jadi sebetulnya pasti ada yang meningkat. Kita juga ingin ada perhitungan tiga sampai empat tahun ke depan penumpang meningkat maksimal berapa dan subsidi yang dibutuhkan berapa," ujarnya.

Di sisi lain, Komisi B dalam rapat yang berlangsung Selasa (19/3) justru mengusulkan MRT dan LRT digratiskan. Ketua Komisi B Suhaimi pun meminta agar MRT dan LRT memberikan paparan perhitungan subsidi yang harus diberikan jika kedua moda itu digratiskan bagi warga ber-KTP Jakarta.(OL-5)