Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan. Pada tahun sebelumnya, kendati realisasi pendapatan melampaui target, pengeluaran yang direalisasikan melebihi belanja APBN menyisakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2023 yang rendah, sebagai sumber dana tahun berikutnya.
Konferensi pers Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada 27 Juni 2024, menunjukkan sinyal kemungkinan target pendapatan APBN tidak akan tercapai. Argumentasinya, realisasi penerimaan APBN sampai akhir Mei 2024 meliputi pendapatan pajak penghasilan yang harus dilunasi, bersamaan dengan tenggat penyampaian SPT PPh yang sudah diterima tidak mampu mendongkrak pendapatan APBN.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/menyempitnya-ruang-fiskal-apbn-periode-transisi-pemerintahan
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved