Dewan Perdamaian di Bara Api Timur Tengah

PADA saat dunia harap-harap cemas menunggu kiprah Dewan Perdamaian (Board of Peace) besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam proses perdamaian di Gaza, Timur Tengah justru kembali terbakar dalam bara api peperangan. Serangan militer Israel terhadap target strategis Iran pada 28 Februari 2026 ibarat percikan api yang jatuh di jerami kering—cepat menjalar, sulit dikendalikan, dan berpotensi menghanguskan kawasan yang sejak lama memendam permusuhan.

Alih-alih menjadi payung peneduh, Dewan Perdamaian kini diuji oleh badai pertama yang justru datang dari sekutu terdekat penggagasnya sendiri, Israel. Bersama AS, Israel menyerang Iran yang mengakibatkan terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Bagaimana membaca masa depan Dewan Perdamaian tersebut pascakematian Ali Khamenei?

Ada paradoks mengiringi kelahiran Dewan Perdamaian: manakala ia diharapkan menciptakan perdamaian, yang terjadi justru serangan Israel-AS terhadap Iran yang memantik perang di kawasan. Pertanyaan lanjutan pun muncul: mengapa Israel memilih menyerang Iran tepat setelah lembaga tersebut dibentuk? Apakah ini sekadar langkah taktis untuk memancing reaksi Teheran, atau bagian dari strategi besar untuk menghancurkan program nuklir Iran sekaligus menggoyang rezimnya?

Baca juga : Arogansi Trump, Pembunuhan Khamenei, dan Dinamika Timteng

Kematian figur sentral Ali Khamenei yang selama lebih dari tiga dekade menjadi poros ideologis dan komando militer Iran menciptakan kekosongan kekuasaan yang berbahaya. Jamak dipahami, sistem politik Iran bertumpu pada otoritas tertinggi seorang pemimpin tunggal sehingga kematiannya rentan menggoyang stabilitas internal dan menciptakan ketidakpastian.

Bagi kawasan Timur Tengah, terbunuhnya Khamenei bukan sekadar pergantian pemimpin, melainkan perubahan struktur konflik. Iran di bawah kepemimpinan baru dihadapkan pada dua pilihan: radikalisasi balasan untuk memulihkan legitimasi pengaruh di kawasan, atau pragmatisme-kompromistis untuk menghindari kehancuran negara.

Kedua opsi sama-sama berisiko. Balasan keras akan memperluas perang regional, sementara pragmatisme dapat memicu perebutan kekuasaan internal yang tak kalah daya rusaknya. Dalam perspektif kepentingan Israel, serangan itu merupakan pertaruhan eksistensial, yakni keyakinan bahwa ancaman harus dihancurkan sebelum ia meniadakan eksistensi negara.

Baca juga : Prabowo Didorong Keluar dari BoP, Pakar: Palestina Justru Hormati Strategi Indonesia

Dalam pandangan seorang pakar keamanan Kenneth M Pollack, dalam kalkulasi strategis Israel, risiko dikutuk dunia internasional lebih ringan daripada risiko menghadapi musuh yang memiliki senjata nuklir (Which Path to Persia?: Options for a New American Strategy Toward Iran, 2009). Menjadi jelas, rivalitas Israel–Iran bukan sekadar konflik ideologis, tapi juga rivalitas dalam kepentingan geopolitik yang telah lama terpendam.

Dampak serangan Israel dan AS tersebut terhadap stabilitas Timur Tengah seketika terasa. Kawasan ini ibarat sistem saraf yang terkoneksi dengan simpul-simpul titik ledak: satu titik tersengat, seluruh tubuh bereaksi. Iran memiliki berbagai opsi balasan, baik langsung maupun melalui jaringan proksinya di Palestina/Gaza, Libanon, Irak, Suriah, Yaman, dan Bahrain.

Kemungkinan eskalasi perang ini seturut dengan pendapat Barry Buzan, yang menggambarkan Timur Tengah sebagai kompleks keamanan regional di mana konflik lokal hampir selalu beresonansi global. Ketika satu aktor melakukan tindakan militer, negara lain tidak akan diam berpangku tangan (Regions and Powers: The Structure of International Security, 2003). Dan, ternyata itulah yang terjadi saat ini.

Masalahnya menjadi bertambah pelik karena eskalasi konflik dapat menyeret sekutu Amerika Serikat di kawasan sehingga memperluas perang dari konflik bilateral menjadi konfrontasi koalisi. Dan ini terbukti ketika Iran membalas serangan gabungan Israel-AS dengan mengirim rudal ke sekutu AS: Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait.

Banyak pihak memprediksi perang Israel-Iran ini akan meluas dan melibatkan banyak negara di Timur Tengah serta berlangsung lama. Dalam situasi seperti itu, Dewan Perdamaian akan kehilangan justifikasi keberadaannya. Bukankah misi utamanya ialah menciptakan perdamaian di Gaza? Sulit membayangkan perdamaian hadir di Gaza manakala rudal dan bom drone bersaling-silang di langit Timur Tengah.

Kisruh perang Israel-Iran ini menjadi lebih rumit jika kekuatan global ikut nimbrung: Rusia dan Tiongkok. Kedua negara memiliki kepentingan strategis di Iran. Walakin, kecil kemungkinan mereka melibatkan diri secara langsung dalam perang terbuka melawan Amerika Serikat. Persis seperti dikatakan John Mearsheimer bahwa kekuatan besar cenderung menghindari konfrontasi langsung dan lebih memilih permainan proksi (The Tragedy of Great Power Politics, 2014).

Namun, dengan kematian Khamenei, tidak tertutup kemungkinan kedua negara itu memberi dukungan tidak langsung kepada Iran demi mencegah perubahan rezim di Iran yang didukung Israel dan AS. Dengan rezim Iran yang pro Barat, AS dan Israel dipastikan akan mengancam kepentingan Rusia dan Tiongkok di kawasan Timur Tengah. Nimbrungnya Rusia dan Tiongkok ke dalam palagan Timur Tengah ini semakin menambah kisruhnya upaya damai yang sedang diupayakan oleh Dewan Perdamaian.

Nyatalah kini, perang Israel versus Iran ini merupakan ujian pertama bagi Dewan Keamanan sejak pembentukannya. Jika lembaga ini tidak mampu merespons krisis yang melibatkan pendirinya sendiri (AS) dan sekutunya (Israel), apalagi jika perang itu berujung pada perubahan rezim de facto di Iran, maka legitimasi moralnya akan runtuh sebelum sempat berfungsi secara konkret.

Dewan Perdamaian berisiko dipersepsikan bukan sebagai mekanisme perdamaian, melainkan instrumen politik yang memberi legitimasi pada penggunaan kekuatan sepihak oleh AS. Jika ingin bertahan, Dewan Perdamaian harus mampu menjembatani pihak-pihak yang bertikai. Jika tidak, ia akan dikenang bukan sebagai pemadam kebakaran global, melainkan sebagai alarm yang berbunyi ketika rumah sudah telanjur hangus terbakar—keras, dramatis, tetapi terlambat menyelamatkan apa yang paling berharga: harapan akan perdamaian itu sendiri.

Menjadi pertanyaan selanjutnya: bagaimana sikap Indonesia jika Dewan Perdamaian gagal memadamkan bara api Timur Tengah akibat pertikaian Israel versus Iran? Memori publik belum hilang ketika Presiden Prabowo menyatakan dalam pertemuannya dengan para mantan Menlu dan Wamenlu pada 4 Februari 2026, bahwa Indonesia bisa saja keluar dari Dewan Perdamaian jika kinerja dewan tersebut tidak sesuai dengan misi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian di Gaza, dan kemerdekaan Palestina dengan formula two-state solution.

Namun, dari perkembangan terakhir, ada gejala perang Israel-Iran akan meluas serta memicu solidaritas perlawanan dan peperangan baru di berbagai negara Timur Tengah, baik sekutu AS maupun Iran, sehingga perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina semakin jauh dalam angan.

Sangat mungkin reperkusi perang Israel-Palestina ini meluas ke negara-negara lain di Timur Tengah sehingga menyulitkan proses perdamaian di dalam Dewan Perdamaian.

Menghadapi kemungkinan itu, Indonesia perlu secara cermat mengevaluasi keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian. Apabila dewan tersebut tidak lagi efektif sebagai instrumen perdamaian, dan justru berpotensi menempatkan Indonesia dalam pusaran rivalitas geopolitik, maka opsi untuk mempertimbangkan penarikan diri dari dewan tersebut patut dikaji lagi secara serius.