Ketua DPR AS Mike Johnson: Kami tidak akan Bangun Ulang Iran

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat, Mike Johnson, menegaskan bahwa Washington tidak seharusnya memikul beban untuk melakukan pembangunan bangsa (nation-building) di Iran. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah.

"Saya pikir itu bukan tugas kami," ujar Johnson saat memberikan keterangan di klub golf milik Presiden AS Donald Trump di Florida, Selasa (10/3/2026).

Keterbatasan Sumber Daya dan Keinginan Intervensi

Politikus Partai Republik asal Louisiana tersebut menjelaskan bahwa meskipun Amerika Serikat memiliki kekuatan militer yang sangat memadai, negara tersebut tidak memiliki cukup sumber daya maupun keinginan untuk terus berpartisipasi dalam intervensi global yang mendalam.

Baca juga : Penasihat Desak Trump Akhiri Konflik Iran, Cegah Krisis Minyak Global

Menurut Johnson, prioritas utama Amerika Serikat saat ini adalah memproyeksikan perdamaian melalui kekuatan yang dimiliki, bukan dengan mengelola pembangunan internal negara lain pascakonflik. Ia juga menambahkan bahwa perubahan di Iran seharusnya datang dari rakyatnya sendiri.

Latar Belakang Ketegangan AS-Iran 2026

Situasi di Teheran saat ini berada dalam titik nadir pascaserangan udara masif yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang signifikan dan jatuhnya korban sipil.

Titik balik terbesar dari operasi militer tersebut adalah gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada hari pertama serangan. Saat ini, Republik Islam Iran tengah menjalani masa berkabung nasional selama 40 hari.

Baca juga : Kecam Resolusi DK PBB, Iran: AS-Israel Agresor yang Dilindungi

Reaksi Internasional dan Kritik Rusia

Meskipun AS dan Israel awalnya berdalih bahwa serangan tersebut bersifat preemtif untuk menghadapi ancaman nuklir, narasi tersebut bergeser menjadi upaya perubahan kekuasaan (regime change).

Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan pembunuhan Khamenei sebagai pelanggaran hukum internasional yang sinis. Kementerian Luar Negeri Rusia mendesak adanya deeskalasi segera dan penghentian permusuhan guna mencegah perang yang lebih luas di kawasan tersebut.

Hingga saat ini, Iran dikabarkan telah melakukan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer AS di Timur Tengah dan wilayah Israel sebagai bentuk respons atas tewasnya pemimpin tertinggi mereka. (Sputnik/RIA Novosti/Ant/I-2)