Trump Teken Memorandum Tarik AS dari 66 Organisasi Internasional demi Kedaulatan

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani "Memorandum Kepresidenan" pada Rabu (7/1/2026), sebuah langkah drastis yang menginstruksikan lembaga-lembaga pemerintah untuk menarik diri sepenuhnya dari 66 organisasi internasional. Keputusan ini diambil dengan alasan melindungi kedaulatan nasional dan efisiensi anggaran negara.

Gedung Putih menyatakan bahwa kebijakan ini mencakup penghentian partisipasi serta pendanaan bagi 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Washington menilai lembaga-lembaga tersebut beroperasi dengan agenda yang bertentangan dengan kepentingan keamanan dan kemakmuran ekonomi Amerika Serikat.

Mengakhiri Agenda Globalis dan Melindungi Pembayar Pajak

Keputusan ini merupakan hasil peninjauan menyeluruh terhadap seluruh organisasi antar-pemerintah internasional yang diperintahkan Trump pada awal tahun 2026. Pemerintah AS berargumen bahwa banyak dari organisasi tersebut justru merusak kemerdekaan Amerika dan menghabiskan anggaran tanpa memberikan hasil nyata bagi warga AS.

Baca juga : Boros dan tak Efektif, Trump Tarik AS dari 66 Organisasi Internasional Termasuk Entitas PBB

“Penarikan ini akan mengakhiri pendanaan dan keterlibatan pembayar pajak Amerika dalam entitas yang memajukan agenda globalis di atas prioritas AS,” tulis pernyataan resmi Gedung Putih. Trump menegaskan bahwa uang rakyat seharusnya dialokasikan untuk kepentingan domestik daripada mendanai birokrasi internasional yang sering kali mengkritik kebijakan Washington.

Daftar Organisasi Internasional yang Ditinggalkan Amerika Serikat

Langkah ini menyasar sejumlah badan teknis dan strategis yang selama ini menjadi pilar kerja sama global. Berikut adalah beberapa organisasi signifikan yang masuk dalam daftar penarikan:

• UNFCCC: Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (dasar dari Perjanjian Paris).
• UNFPA: Dana Kependudukan PBB yang berfokus pada layanan kesehatan reproduksi.
• Universitas PBB (UNU): Lembaga riset dan akademik global.
• Organisasi Kayu Tropis Internasional: Badan yang mengatur perdagangan kayu berkelanjutan.
• Komite Penasihat Kapas Internasional: Forum kerja sama teknis industri kapas dunia.

Penarikan massal ini melengkapi daftar hitam sebelumnya yang mencakup Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dewan Hak Asasi Manusia PBB, UNESCO, serta Badan Bantuan untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Di luar lingkup PBB, AS juga keluar dari Forum Kontraterorisme Global dan Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu.

Fokus pada Prioritas Domestik: Infrastruktur hingga Militer

Melalui penghematan dari iuran internasional tersebut, pemerintahan Trump berencana mengalihkan sumber daya besar ke sektor-sektor vital di dalam negeri. Fokus utama pengalihan anggaran ini meliputi:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang terbengkalai.
2. Peningkatan kesiapan dan modernisasi militer AS.
3. Penguatan pengamanan di sepanjang perbatasan negara.
4. Perlindungan perusahaan dan industri Amerika dari campur tangan regulasi asing.

Langkah "America First" ini diprediksi akan mengubah peta geopolitik dunia secara signifikan, mengingat posisi AS sebagai penyumbang dana terbesar di banyak organisasi internasional tersebut. Kritikus menilai hal ini akan menciptakan kekosongan kepemimpinan global, namun Washington tetap bergeming demi mandat kedaulatan yang dijanjikan Trump. (Ant/I-1)