Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat guncangan dalam tatanan diplomasi global. Pada Rabu (7/1), Trump resmi menandatangani proklamasi penarikan diri AS dari total 66 entitas internasional, yang terdiri dari 35 organisasi non-PBB dan 31 badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Langkah drastis ini memengaruhi sejumlah badan strategis seperti Global Counterterrorism Forum, International Energy Forum, UN Peacebuilding Fund, hingga UN International Trade Centre. Gedung Putih menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui tinjauan menyeluruh terhadap seluruh konvensi dan perjanjian yang diikuti AS.
Lantas, apa yang melatarbelakangi keputusan masif ini? Berikut adalah tiga alasan utama Amerika Serikat keluar dari puluhan organisasi internasional tersebut:
Alasan paling mendasar yang dikemukakan Gedung Putih adalah masalah kedaulatan. Pemerintahan Trump menilai banyak dari organisasi tersebut telah bergerak ke arah yang tidak sejalan dengan prioritas dalam negeri AS.
Dalam pernyataan resminya, Gedung Putih menyebut bahwa entitas-entitas tersebut dianggap lebih mengutamakan "agenda globalis" ketimbang kepentingan nasional Amerika Serikat. Penarikan ini dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan fokus kebijakan pada penguatan kedaulatan negara tanpa intervensi tata kelola global yang berlebihan.
Faktor ideologi menjadi pemicu kuat lainnya. Pemerintah AS secara spesifik menuding organisasi-organisasi yang ditinggalkan tersebut aktif mempromosikan kebijakan iklim yang dinilai "radikal" serta program-program ideologis yang berbenturan dengan nilai-nilai ekonomi Amerika.
Langkah ini sejalan dengan rekam jejak Trump pada masa jabatan keduanya yang dimulai tahun lalu, di mana ia juga telah mengumumkan rencana untuk meninggalkan Perjanjian Iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Aspek finansial menjadi poin pamungkas dalam keputusan ini. Gedung Putih menegaskan tujuannya untuk menghentikan aliran dana pajak warga Amerika ke entitas yang dinilai tidak efisien.
"Dana pajak warga AS akan dialokasikan ke cara lain yang lebih efektif untuk mendukung misi-misi yang relevan daripada mendanai entitas yang tidak efisien," bunyi pernyataan resmi Gedung Putih.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Gedung Putih belum merinci teknis pemutusan hubungan tersebut secara mendetail. Namun, kebijakan ini menambah daftar panjang aksi unilateral AS di panggung dunia, menyusul pemangkasan dana untuk PBB, penghentian bantuan ke UNRWA, serta keluarnya AS dari UNESCO. (White House/Z-10)
Menlu Iran Abbas Araqchi kecam Sekjen PBB karena lebih cemas pada ekonomi global daripada pembantaian warga sipil, termasuk 175 anak-anak di Kota Minab.
Tiga personel pasukan perdamaian PBB terluka setelah markas mereka di Libanon selatan dihantam serangan yang diduga dilancarkan Israel.
KALKULASI ekonomi kian rumit untuk diformulasikan. Aneka proyeksi kerap berantakan saat berhadapan dengan ketidakpastian.
Jika dipadukan dengan serangan terhadap bangunan tempat tinggal, Israel menambah kesengsaraan dan penderitaan pada penduduk sipil yang sudah lelah.
Sugiono secara khusus berpesan bahwa kredibilitas Dewan HAM harus dijaga oleh semua negara. Selama ini, Dewan HAM PBB berperan penting sebagai forum dialog dan kerja sama.
Iran tutup Selat Hormuz, mengakibatkan 20.000 pelaut dan 15.000 penumpang terjebak. Simak peringatan PBB terkait serangan kapal dan dampaknya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved