Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat guncangan dalam tatanan diplomasi global. Pada Rabu (7/1), Trump resmi menandatangani proklamasi penarikan diri AS dari total 66 entitas internasional, yang terdiri dari 35 organisasi non-PBB dan 31 badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Langkah drastis ini memengaruhi sejumlah badan strategis seperti Global Counterterrorism Forum, International Energy Forum, UN Peacebuilding Fund, hingga UN International Trade Centre. Gedung Putih menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui tinjauan menyeluruh terhadap seluruh konvensi dan perjanjian yang diikuti AS.
Lantas, apa yang melatarbelakangi keputusan masif ini? Berikut adalah tiga alasan utama Amerika Serikat keluar dari puluhan organisasi internasional tersebut:
Alasan paling mendasar yang dikemukakan Gedung Putih adalah masalah kedaulatan. Pemerintahan Trump menilai banyak dari organisasi tersebut telah bergerak ke arah yang tidak sejalan dengan prioritas dalam negeri AS.
Dalam pernyataan resminya, Gedung Putih menyebut bahwa entitas-entitas tersebut dianggap lebih mengutamakan "agenda globalis" ketimbang kepentingan nasional Amerika Serikat. Penarikan ini dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan fokus kebijakan pada penguatan kedaulatan negara tanpa intervensi tata kelola global yang berlebihan.
Faktor ideologi menjadi pemicu kuat lainnya. Pemerintah AS secara spesifik menuding organisasi-organisasi yang ditinggalkan tersebut aktif mempromosikan kebijakan iklim yang dinilai "radikal" serta program-program ideologis yang berbenturan dengan nilai-nilai ekonomi Amerika.
Langkah ini sejalan dengan rekam jejak Trump pada masa jabatan keduanya yang dimulai tahun lalu, di mana ia juga telah mengumumkan rencana untuk meninggalkan Perjanjian Iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Aspek finansial menjadi poin pamungkas dalam keputusan ini. Gedung Putih menegaskan tujuannya untuk menghentikan aliran dana pajak warga Amerika ke entitas yang dinilai tidak efisien.
"Dana pajak warga AS akan dialokasikan ke cara lain yang lebih efektif untuk mendukung misi-misi yang relevan daripada mendanai entitas yang tidak efisien," bunyi pernyataan resmi Gedung Putih.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Gedung Putih belum merinci teknis pemutusan hubungan tersebut secara mendetail. Namun, kebijakan ini menambah daftar panjang aksi unilateral AS di panggung dunia, menyusul pemangkasan dana untuk PBB, penghentian bantuan ke UNRWA, serta keluarnya AS dari UNESCO. (White House/Z-10)
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menggantikan peran PBB.
AS tidak lagi melihat PBB sebagai pilar stabilitas global, melainkan sebagai beban yang menghalangi dominasi unilateral Washington.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved