Kabinet Israel Setujui Aturan untuk Aneksasi Tepi Barat, Matikan Solusi Dua Negara

KABINET keamanan Israel telah menyetujui peraturan baru yang memperkuat kendali Israel atas Tepi Barat yang diduduki, menurut laporan media lokal di Israel.

Kepresidenan Palestina di bawah Mahmoud Abbas mengecam langkah itu sebagai upaya berbahaya untuk melegalkan perluasan permukiman ilegal dan penyitaan tanah. "Ini adalah upaya terbuka Israel untuk memaksakan kedaulatan ilegal dan mengubur kemungkinan berdirinya negara Palestina yang merdeka," tegas pernyataan resmi dari kantor kepresidenan Palestina, Minggu (8/2).

Kantor Presiden Mahmoud Abbas menyerukan Amerika Serikat (AS) dan Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan intervensi.

Baca juga : Hamas: Israel Langgar Gencatan Senjata 813 Kali

Sementara Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh menyebut langkah terbaru Israel itu untuk meningkatkan aneksasi dan menciptakan fakta baru di wilayah pendudukan Tepi Barat, dan merupakan pelanggaran total terhadap semua perjanjian yang ditandatangani dan pelanggaran hukum internasional.

“Tindakan sepihak ini bertujuan untuk menghilangkan segala prospek politik, menghapuskan solusi dua negara, dan menyeret seluruh kawasan ke dalam ketegangan dan ketidakstabilan lebih lanjut,” ujar Al-Sheikh seperti dilansir kantor berita Palestina, Wafa.

Kementerian Luar Negeri Yordania juga mengutuk keras keputusan tersebut. Amman menilai langkah sepihak ini melanggar hukum internasional dan bertujuan untuk menanamkan pengaruh pemukim secara lebih mendalam melalui aneksasi terselubung di wilayah pendudukan.

Baca juga : Puluhan Pemukim Israel Serang Desa-Desa Palestina di Tepi Barat

Sementara Hamas mengeluarkan pernyataan tegas yang menyerukan mobilisasi massa. Hamas mendesak warga Palestina di Tepi Barat untuk mengintensifkan konfrontasi dengan pendudukan dan para pemukimnya.

Menurut Hamas, kebijakan baru tersebut adalah bukti nyata bahwa Israel tidak berniat melakukan perdamaian dan hanya berfokus pada perampasan tanah secara total.

Mengubur negara Palestina

Di sisi lain, kantor Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan dengan lugas bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk "mengubur ide tentang negara Palestina." Pernyataan ini mempertegas kekhawatiran global bahwa solusi dua negara kini berada di ambang kehancuran total.

Kebijakan agresif ini diambil tepat tiga hari sebelum Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Washington, DC. Langkah ini dianggap banyak pihak sebagai upaya menciptakan fakta baru di lapangan sebelum adanya tekanan diplomatik lebih lanjut.

Aturan baru tersebut akan memudahkan pemukim Israel untuk membeli tanah di Tepi Barat yang diduduki. Pejabat Israel juga diberikan kewenangan yang lebih kuat untuk menegakkan hukum terhadap warga Palestina di wilayah yang dikelola Otoritas Palestina, demikian laporan media Israel, Ynet dan Haaretz. Ini menandai pergeseran drastis karena Israel mulai mengintervensi zona yang seharusnya menjadi cikal bakal kedaulatan Palestina.

Tepi Barat adalah salah satu wilayah yang diupayakan Palestina untuk menjadi negara merdeka di masa depan, bersama dengan Gaza dan Yerusalem Timur yang diduduki. (Al-Jazeera/B-3)