Trump Ancam Kerahkan Militer, 1.500 Tentara Disiagakan ke Minnesota

PENTAGON menginstruksikan sekitar 1.500 personel militer aktif yang bermarkas di Alaska untuk bersiaga menghadapi kemungkinan penugasan ke Minnesota, menyusul gelombang protes besar terhadap kebijakan deportasi pemerintah federal Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump..

Menurut dua pejabat Amerika Serikat (AS), unit-unit militer ditempatkan dalam status siaga guna dikerahkan apabila situasi keamanan di negara bagian kawasan Midwest tersebut memburuk. Namun hingga kini belum ada kepastian apakah pasukan tersebut benar-benar akan dikirim ke lapangan.

Presiden Donald Trump sebelumnya mengancam akan mengaktifkan Undang-Undang Pemberontakan (Insurrection Act) guna mengerahkan militer, apabila otoritas Demokrat di Minnesota dianggap gagal mengendalikan demonstrasi yang dinilai menghambat tugas aparat imigrasi. Ancaman itu disampaikan setelah pemerintah federal meningkatkan jumlah agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE).

Baca juga : Isu Greenland Memanas, Uni Eropa Siapkan Langkah Dagang Balasan ke AS

Ketegangan antara warga dan aparat federal di Minneapolis meningkat tajam sejak insiden penembakan Renee Good, seorang ibu tiga anak berusia 37 tahun, yang tewas ditembak di dalam mobilnya oleh agen ICE AS, Jonathan Ross pada 7 Januari lalu.

Pada Sabtu (17/1), Jake Lang, seorang nasionalis Kristen dengan pandangan anti-Muslim dan anti-Semit, berusaha menggalang dukungan publik untuk pengetatan penindakan imigrasi di Minneapolis. Upaya tersebut gagal menarik massa.

Aksi Lang hanya diikuti oleh lima orang, dua di antaranya membawa poster bertuliskan America Against Islamization. Dalam aksi itu, Lang juga menyatakan niatnya untuk membakar Al-Quran.

Baca juga : Tekanan Internasional Menguat, Protes Iran Kian Meluas

Kelompok kecil tersebut segera berhadapan dengan ratusan demonstran tandingan. 

Situasi memanas ketika massa menyemprotkan semprotan merica, mengguyur Lang dengan air di tengah suhu dingin ekstrem, serta memaksanya mundur diiringi sorakan. 

Meski demikian, foto Lang dan seorang pendukungnya yang tampak berdarah setelah bentrokan justru ramai dibagikan di media sosial sebagai narasi adanya kekacauan dan kekerasan di Minneapolis.

Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, pada Minggu menegaskan bahwa pengerahan militer akan menjadi langkah yang konyol dan berpotensi memperparah situasi di kota terbesar Minnesota tersebut. 

Menurutnya, pemerintah federal sebelumnya telah mengirim sekitar 3.000 agen imigrasi dan patroli perbatasan, yang sebagian besar dihadapi oleh aksi protes damai.

"Itu akan menjadi langkah yang mengejutkan," kata Frey kepada NBC News. 

"Kita tidak membutuhkan lebih banyak agen federal untuk menjaga keamanan masyarakat. Kita aman," tambahnya.

Ketegangan antara demonstran dan aparat federal semakin meningkat pasca-kematian Good, yang oleh pemerintahan Trump dinyatakan sebagai tindakan penegakan hukum yang sah.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengatakan kepada CBS News pada Minggu bahwa Frey seharusnya menetapkan zona protes damai bagi para demonstran.

Namun, tujuan sebagian demonstran tidak sebatas menyampaikan aspirasi, melainkan juga mengganggu operasi petugas imigrasi, termasuk dengan meneriaki agen dan membunyikan peluit untuk memperingatkan warga imigran di sekitar lokasi razia.

Trump berulang kali mengaitkan pengerahan aparat federal dengan skandal terpisah terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial di Minnesota. 

Presiden dan sejumlah pejabat pemerintah secara terbuka menyoroti komunitas imigran Somalia di negara bagian tersebut sebagai sasaran perhatian.

Selain komunitas Somalia, agen ICE juga melakukan penindakan terhadap kelompok imigran lain di kawasan Twin Cities. 

Pada Minggu (18/1), agen ICE dilaporkan memasuki sebuah rumah di St. Paul dan membawa seorang pria lanjut usia yang hanya mengenakan pakaian dalam dan selimut, sementara warga sekitar meneriakkan protes.

Pria tersebut merupakan anggota komunitas Hmong, kelompok imigran yang mulai bermukim di wilayah itu sejak 1970-an setelah mendukung Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Berdasarkan data Pew Research Center, sekitar sepertiga populasi Hmong di AS berstatus imigran.

Apabila pasukan aktif benar-benar dikerahkan, belum dapat dipastikan apakah pemerintahan Trump akan secara resmi mengaktifkan Undang-Undang Pemberontakan, yang memungkinkan presiden mengerahkan militer atau mengambil alih komando Garda Nasional negara bagian untuk menekan kerusuhan domestik.

Tanpa mengaktifkan undang-undang tersebut sekalipun, presiden tetap memiliki kewenangan mengerahkan pasukan aktif untuk misi tertentu di dalam negeri, seperti perlindungan aset federal. Alasan serupa pernah digunakan Trump saat mengirim marinir ke Los Angeles pada tahun sebelumnya.

Selain pasukan aktif, Pentagon juga memiliki opsi mengerahkan unit respons cepat Garda Nasional yang baru dibentuk untuk menangani gangguan sipil.

"Departemen Perang selalu siap untuk melaksanakan perintah panglima tertinggi jika diminta," ujar juru bicara Pentagon Sean Parnell, menggunakan sebutan yang dipilih pemerintahan Trump untuk Departemen Pertahanan.

Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait perintah siaga tersebut, yang pertama kali diberitakan oleh ABC News.

Sementara itu, sebagian warga Minnesota menyikapi isu pengerahan pasukan dengan nada satir di media sosial, membandingkannya dengan kegagalan invasi Napoleon ke Rusia dan membagikan gambar agen ICE yang terpeleset di atas es. 

Meski demikian, para pejabat menekankan bahwa pasukan yang disiagakan merupakan unit yang memiliki keahlian khusus dalam operasi cuaca dingin dan berbasis di Alaska.

Trump sebelumnya mengirim gelombang agen federal ke Minneapolis dan St. Paul pada awal bulan, sebagai bagian dari intervensi keamanan di berbagai kota besar AS yang dipimpin oleh politisi Demokrat, termasuk Los Angeles, Chicago dan Portland. 

Kota-kota tersebut berada di negara bagian yang tidak mendukung Trump dalam tiga pemilu presiden terakhir.

Presiden menyebut pengerahan itu perlu untuk melindungi personel dan properti federal dari ancaman demonstran. 

Namun, bulan ini ia juga menyatakan akan menarik pasukan Garda Nasional dari Chicago, Los Angeles, dan Portland, setelah pengerahan tersebut menghadapi hambatan operasional dan gugatan hukum.

Para pemimpin daerah menilai langkah presiden sebagai bentuk intervensi federal yang berlebihan, serta menuduh pemerintah pusat membesar-besarkan insiden kekerasan yang bersifat sporadis untuk membenarkan pengiriman pasukan.

Gubernur Minnesota Tim Walz, yang bersama Wali Kota Minneapolis dikabarkan menjadi sasaran penyelidikan kriminal federal terkait dugaan penghambatan razia imigrasi, telah mengerahkan Garda Nasional negara bagian untuk mendukung aparat penegak hukum setempat sekaligus melindungi hak demonstran damai. 

Keputusan tersebut diumumkan oleh Departemen Keamanan Publik Minnesota pada Sabtu (17/1). (H-3)