AS dan China Berupaya Meredakan Ketegangan, Bentrokan Berlanjut di Perbatasan Kamboja-Thailand

TIONGKOK dan Amerika Serikat (AS) telah melakukan langkah-langkah diplomatik yang hampir bersamaan untuk membantu meredakan ketegangan atau deeskalasi konflik perbatasan Thailand-Kamboja, saat bentrokan terus berlanjut di sepanjang perbatasan dan operasi militer Thailand meluas melampaui perbatasan langsung.

Kedua negara adidaya tampaknya ingin memposisikan diri sebagai mediator dalam upaya memulihkan stabilitas regional. 

Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow menolak anggapan bahwa Washington menekan Bangkok untuk menyetujui gencatan senjata, menggarisbawahi bahwa penghentian permusuhan harus diprakarsai oleh Kamboja. 

Baca juga : Donald Trump Dinilai tidak Tatap Asia Tenggara melainkan Asia Timur

Ia juga mengatakan ‘Negeri Gajah Putih’ tidak pernah berjanji kepada Beijing bahwa mereka akan menghentikan operasi militer, mempertahankan posisinya yang sudah lama mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk gencatan senjata. 

Mengomentari tentang panggilan telepon baru-baru ini dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Sihasak mengatakan diskusi tersebut didorong oleh kekhawatiran internasional bahwa pertempuran di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja dapat meningkat lebih lanjut, mengingat sifat konflik yang berkepanjangan. 

AS, katanya, berupaya untuk lebih memahami situasi di lapangan, menjajaki prospek de-eskalasi, dan menyatakan kesediaannya untuk membantu. Thailand telah menjelaskan bahwa mereka siap untuk mengurangi ketegangan, katanya, tetapi gencatan senjata tidak dapat diterapkan secara sepihak. 

Baca juga : Kompetisi Inovasi dan Kewirausahaan China-ASEAN Ke-2 Telah Dibuka

Mekanisme yang jelas juga diperlukan, termasuk langkah-langkah yang disepakati tentang bagaimana gencatan senjata akan diterapkan dan diverifikasi. Rincian teknis tersebut, katanya, perlu dibahas langsung oleh otoritas militer kedua belah pihak. 

"Gencatan senjata tidak dapat bergantung pada niat atau pengumuman," kata Sihasak seperti dilansir Bangkok Post, Sabtu (20/12). "Ini membutuhkan diskusi rinci tentang implementasi, format, dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan." 

Ia menegaskan kembali bahwa Rubio tidak memberikan tekanan pada Thailand selama panggilan telepon tersebut, tetapi hanya menyampaikan keprihatinan. Bahkan, katanya, pihak AS berbicara sangat sedikit dan sebagian besar mendengarkan penjelasan Thailand. 

Thailand menegaskan bahwa meskipun berupaya mengurangi kekerasan, mereka tidak dapat melakukannya sendirian, katanya, menambahkan bahwa setiap usulan gencatan senjata harus datang langsung dari Kamboja, bukan melalui negara ketiga. 

Menurut Sihasak, Rubio menyambut baik posisi Thailand. Ia menambahkan bahwa isu perbatasan Thailand-Kamboja dapat dibahas lebih lanjut selama pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN di Kuala Lumpur pada Senin (22/12). 

Menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, yang mengatakan bahwa ia telah membahas masalah ini dengan Thailand dan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk meredakan ketegangan dan memberlakukan gencatan senjata, Sihasak mengklarifikasi bahwa Thailand belum membuat komitmen seperti itu. Thailand, katanya, hanya menyatakan kesediaannya untuk mengurangi ketegangan dan keinginannya untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. 

Associate Professor Somjai Phagaphasvivat, seorang ekonom politik, mengatakan bahwa baik Tiongkok maupun AS berupaya memposisikan diri sebagai mediator dalam meredakan ketegangan antara Thailand dan Kamboja. 

Dalam kasus Amerika Serikat, katanya, pendekatan ini telah diartikulasikan secara eksplisit sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas, dengan Washington menyatakan niatnya untuk membentuk hasil global, khususnya pada isu perdamaian dan keamanan. 

Sementara itu, Tiongkok sudah menikmati beberapa keuntungan, setelah memperluas pengaruhnya dalam beberapa tahun terakhir melalui perdagangan dan membina hubungan yang kuat dengan negara-negara di kawasan tersebut. (Bangkok Post/B-3)