Rusia Sambut Strategi Keamanan Baru AS

RUSIA menyambut baik perubahan dalam strategi keamanan nasional Amerika Serikat (AS) dan menilai langkah tersebut selaras dengan arah kebijakan luar negeri Moskow.

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa penyesuaian yang dilakukan Washington sejalan dengan pandangan Rusia.

"Penyesuaian yang kami saksikan, menurut saya, sebagian besar konsisten dengan visi kami," kata Peskov dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah Rossiya, Minggu (7/12).

Baca juga : Kremlin: Belum Ada Kompromi Soal Wilayah Ukraina Setelah Pertemuan dengan Utusan AS

Ia juga menilai perubahan itu berpotensi membuka jalur dialog baru, khususnya terkait konflik di Ukraina.

"Mungkin, kita bisa berharap ini menjadi jaminan sederhana agar kita dapat melanjutkan kerja sama secara konstruktif untuk menemukan penyelesaian damai di Ukraina," ucapnya.

Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump merilis dokumen Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy/NSS) pada Kamis (4/12). 

Baca juga : Trump Klaim Kesepakatan Damai Ukraina-Rusia sangat Dekat, Eropa Ragu

Dokumen setebal 33 halaman itu, yang dikenal sebagai Trump Corollary, memuat garis besar pandangan pemerintahan Trump tentang arah kebijakan luar negeri AS.

Trump menegaskan bahwa AS berencana mempertahankan kehadiran militer yang lebih besar di Belahan Bumi Barat, baik untuk memerangi peredaran narkoba maupun menghadapi kelompok atau negara yang dianggap sebagai ancaman.

Dokumen itu juga memuat kritik keras terhadap Eropa yang dinilai tengah mengalami kemunduran serta kurang memberi perhatian pada dinamika keamanan di Timur Tengah dan Afrika.

Selain itu, NSS menyoroti komitmen Washington untuk mencegah eskalasi konflik di kawasan Indo-Pasifik, di tengah meningkatnya tensi antara Tiongkok dan sejumlah negara, termasuk AS, Jepang dan Filipina.

"Kami juga akan mempertahankan kebijakan deklaratif kami yang telah lama berlaku terkait Taiwan, yakni Amerika Serikat tidak mendukung perubahan sepihak apa pun terhadap status quo di Selat Taiwan," tulis dokumen tersebut. (AFP/I-3)