Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
SANKSI ekonomi dan militer yang dicabut 10 tahun lalu di bawah perjanjian nuklir internasional bersejarah, diperkirakan akan kembali diberlakukan terhadap Iran pada Sabtu malam. Hal ini terjadi setelah Inggris, Prancis, dan Jerman mengirim surat resmi ke Dewan Keamanan PBB bulan lalu, menuding Iran gagal memenuhi komitmen perjanjian nuklir.
Langkah itu memicu mekanisme yang memberi Teheran waktu 30 hari untuk mencari solusi diplomatik. Namun hingga batas waktu habis, tidak ada kesepakatan tercapai.
Pemerintah Iran menilai keputusan negara Barat tersebut ilegal. Teheran juga memperingatkan akan membekukan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) jika sanksi benar-benar dikembalikan. Iran menegaskan program nuklirnya murni untuk tujuan sipil, bukan pengembangan senjata.
Namun, negara Barat dan IAEA meragukan klaim tersebut. Mereka menilai aktivitas nuklir Iran melampaui batas yang diatur perjanjian dan tidak sepenuhnya transparan.
Ketegangan seputar program nuklir Iran semakin meningkat sejak Amerika Serikat di bawah Donald Trump menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2016. Sejak itu, Iran mempercepat aktivitas nuklir yang dilarang. Situasi semakin memburuk setelah AS dan Israel menyerang beberapa fasilitas nuklir serta pangkalan militer Iran pada Juni lalu, menyusul gagalnya negosiasi tidak langsung untuk memperbarui kesepakatan.
Iran bahkan sempat melarang inspektur IAEA masuk ke fasilitas nuklirnya, meski kewajiban itu seharusnya dipatuhi berdasarkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Jika sanksi dijalankan, Iran akan menghadapi serangkaian pembatasan ketat, termasuk:
Sanksi PBB akan berlaku lebih dulu, disusul Uni Eropa pekan depan.
Dengan kebuntuan diplomasi dan meningkatnya ketegangan, masa depan program nuklir Iran kembali dipertanyakan. Barat menegaskan pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah pengembangan senjata nuklir, sementara Teheran tetap pada sikapnya: program nuklir mereka semata untuk kebutuhan energi dan riset sipil.
Situasi ini berpotensi memperburuk stabilitas di Timur Tengah, apalagi jika Iran benar-benar memutus hubungan dengan IAEA. (BBC/Z-2)
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trumpmembahas perkembangan pembicaraan Amerika dengan Iran.
KEDUTAAN Besar Amerika Serikat (AS) di Iran mengeluarkan imbauan mendesak kepada seluruh warga negaranya untuk meninggalkan Iran sekarang juga.
IRAN dan Amerika Serikat (AS) membuka jalur perundingan tingkat tinggi melalui mediasi Oman guna meredakan perbedaan mendalam terkait program nuklir Teheran.
PEMERINTAH AS menerbitkan peringatan darurat bagi seluruh warga negaranya yang masih berada di Iran, menjelang dimulai putaran krusial perundingan dengan Teheran di Oman.
Angkatan Laut AS dan Israel gelar latihan gabungan di Laut Merah saat tensi dengan Iran meningkat. Israel desak opsi militer, sementara Teheran klaim jalur negosiasi terbuka.
Iran tetapkan status siaga maksimum dan buka bunker perlindungan di Teheran bagi 2,5 juta warga menyusul ancaman serangan militer terhadap fasilitas nuklir.
Program undian ini mendapat respons positif dari masyarakat.
Ia berkata, "kita menghadapi dunia tanpa batasan yang mengikat terkait persenjataan nuklir strategis antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat."
Para delegasi SMA Labschool Jakarta berkunjung dan diterima oleh Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dwisuryo Indroyono Soesilo di kantor KBRI Indonesia di Washington DC.
PBB menutup 2025 dengan tunggakan kontribusi mencapai US$1,6 miliar (Rp26 triliun).
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved