Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
SANKSI ekonomi dan militer yang dicabut 10 tahun lalu di bawah perjanjian nuklir internasional bersejarah, diperkirakan akan kembali diberlakukan terhadap Iran pada Sabtu malam. Hal ini terjadi setelah Inggris, Prancis, dan Jerman mengirim surat resmi ke Dewan Keamanan PBB bulan lalu, menuding Iran gagal memenuhi komitmen perjanjian nuklir.
Langkah itu memicu mekanisme yang memberi Teheran waktu 30 hari untuk mencari solusi diplomatik. Namun hingga batas waktu habis, tidak ada kesepakatan tercapai.
Pemerintah Iran menilai keputusan negara Barat tersebut ilegal. Teheran juga memperingatkan akan membekukan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) jika sanksi benar-benar dikembalikan. Iran menegaskan program nuklirnya murni untuk tujuan sipil, bukan pengembangan senjata.
Namun, negara Barat dan IAEA meragukan klaim tersebut. Mereka menilai aktivitas nuklir Iran melampaui batas yang diatur perjanjian dan tidak sepenuhnya transparan.
Ketegangan seputar program nuklir Iran semakin meningkat sejak Amerika Serikat di bawah Donald Trump menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2016. Sejak itu, Iran mempercepat aktivitas nuklir yang dilarang. Situasi semakin memburuk setelah AS dan Israel menyerang beberapa fasilitas nuklir serta pangkalan militer Iran pada Juni lalu, menyusul gagalnya negosiasi tidak langsung untuk memperbarui kesepakatan.
Iran bahkan sempat melarang inspektur IAEA masuk ke fasilitas nuklirnya, meski kewajiban itu seharusnya dipatuhi berdasarkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Jika sanksi dijalankan, Iran akan menghadapi serangkaian pembatasan ketat, termasuk:
Sanksi PBB akan berlaku lebih dulu, disusul Uni Eropa pekan depan.
Dengan kebuntuan diplomasi dan meningkatnya ketegangan, masa depan program nuklir Iran kembali dipertanyakan. Barat menegaskan pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah pengembangan senjata nuklir, sementara Teheran tetap pada sikapnya: program nuklir mereka semata untuk kebutuhan energi dan riset sipil.
Situasi ini berpotensi memperburuk stabilitas di Timur Tengah, apalagi jika Iran benar-benar memutus hubungan dengan IAEA. (BBC/Z-2)
Trump sadar warganya mungkin akan tewas dalam Operasi Epic Fury melawan Iran. Teheran membalas dengan 75 rudal balistik ke Israel. Simak kondisi terbaru Presiden Pezeshkian dan dampak ledakan.
Putaran ketiga perundingan nuklir AS-Iran di Jenewa berakhir tanpa kesepakatan. Iran tolak hancurkan fasilitas Fordow dan Natanz di tengah ancaman armada AS.
Menlu Oman bertemu Wapres AS JD Vance hari ini di Washington. Upaya terakhir cegah perang besar usai Operasi Midnight Hammer dan negosiasi nuklir di Wina.
AS tuntut Iran bongkar fasilitas nuklir Fordow, Natanz, Isfahan dan serahkan 10.000 kg uranium dalam perundingan permanen di Jenewa. Simak poin kesepakatannya.
Mediator Oman sebut perundingan nuklir AS-Iran di Jenewa alami kemajuan besar di tengah ancaman militer Donald Trump.
Perundingan nuklir AS-Iran putaran ketiga di Jenewa dibayangi ancaman militer Donald Trump. Simak analisis hambatan pengayaan uranium dan isu regional.
SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres menyesalkan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang menewaskan Pimpinan tertingi Iran Ali Khamenei. membuat negosiasi nuklir sia-sia
Melania Trump akan mencetak sejarah sebagai Ibu Negara AS pertama yang memimpin sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Maret 2026.
Kehadiran Melania Trump di kursi pimpinan merupakan bagian dari hak AS yang tengah memegang Presidensi Dewan Keamanan PBB.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan harapan adanya deeskalasi menjelang putaran perundingan nuklir lanjutan antara Amerika Serikat - Iran di Jenewa, Swis.
Menteri Luar Negeri Venezuela menuntut pembebasan segera Nicolas Maduro yang ditangkap pasukan AS. Simak perkembangan terbaru pasca-kudeta Januari 2026.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved