Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SANKSI ekonomi dan militer yang dicabut 10 tahun lalu di bawah perjanjian nuklir internasional bersejarah, diperkirakan akan kembali diberlakukan terhadap Iran pada Sabtu malam. Hal ini terjadi setelah Inggris, Prancis, dan Jerman mengirim surat resmi ke Dewan Keamanan PBB bulan lalu, menuding Iran gagal memenuhi komitmen perjanjian nuklir.
Langkah itu memicu mekanisme yang memberi Teheran waktu 30 hari untuk mencari solusi diplomatik. Namun hingga batas waktu habis, tidak ada kesepakatan tercapai.
Pemerintah Iran menilai keputusan negara Barat tersebut ilegal. Teheran juga memperingatkan akan membekukan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) jika sanksi benar-benar dikembalikan. Iran menegaskan program nuklirnya murni untuk tujuan sipil, bukan pengembangan senjata.
Namun, negara Barat dan IAEA meragukan klaim tersebut. Mereka menilai aktivitas nuklir Iran melampaui batas yang diatur perjanjian dan tidak sepenuhnya transparan.
Ketegangan seputar program nuklir Iran semakin meningkat sejak Amerika Serikat di bawah Donald Trump menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2016. Sejak itu, Iran mempercepat aktivitas nuklir yang dilarang. Situasi semakin memburuk setelah AS dan Israel menyerang beberapa fasilitas nuklir serta pangkalan militer Iran pada Juni lalu, menyusul gagalnya negosiasi tidak langsung untuk memperbarui kesepakatan.
Iran bahkan sempat melarang inspektur IAEA masuk ke fasilitas nuklirnya, meski kewajiban itu seharusnya dipatuhi berdasarkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Jika sanksi dijalankan, Iran akan menghadapi serangkaian pembatasan ketat, termasuk:
Sanksi PBB akan berlaku lebih dulu, disusul Uni Eropa pekan depan.
Dengan kebuntuan diplomasi dan meningkatnya ketegangan, masa depan program nuklir Iran kembali dipertanyakan. Barat menegaskan pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah pengembangan senjata nuklir, sementara Teheran tetap pada sikapnya: program nuklir mereka semata untuk kebutuhan energi dan riset sipil.
Situasi ini berpotensi memperburuk stabilitas di Timur Tengah, apalagi jika Iran benar-benar memutus hubungan dengan IAEA. (BBC/Z-2)
FBI selidiki Joe Kent terkait dugaan kebocoran informasi rahasia. Kent sebut pembunuhan Ali Khamenei oleh AS-Israel adalah kesalahan fatal.
Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard dan Direktur CIA John Ratcliffe berikan testimoni mengejutkan yang kontradiktif dengan klaim perang Iran Presiden Trump.
Intelijen AS peringatkan stok uranium Iran capai rekor tertinggi. Teheran disebut terus kembangkan rudal dan UAV untuk tekan posisi AS dan sekutu di Timur Tengah.
Fasilitas nuklir Isfahan rusak parah dihantam rudal AS-Israel. Serangan menargetkan akses terowongan bawah tanah guna memblokir cadangan bahan bakar nuklir Iran.
Dubes Iran di Jakarta tegaskan Ali Khamenei telah memfatwakan nuklir itu haram. Ia menyebut tuduhan senjata nuklir hanyalah dalih AS-Israel untuk melakukan pembunuhan.
UTUSAN khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, mengeklaim Iran memiliki 460 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60% atau cukup untuk membuat 11 bom nuklir.
Israel mengatakan pihaknya tidak menargetkan tentara Libanon karena pertempuran mereka bukan dengan mereka, melainkan dengan Hizbullah.
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk melaporkan dugaan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang di Venezuela masih berlanjut di bawah kepemimpinan Delcy Rodríguez.
Tim pencari fakta PBB melaporkan kondisi memprihatinkan warga sipil Iran yang terjepit di antara serangan udara AS-Israel dan represi pemerintah yang kian sistematis.
Iran menyatakan empat diplomat mereka tewas dalam serangan udara yang diluncurkan Israel ke sebuah hotel di Beirut, Libanon, pekan lalu.
Duta Besar Iran untuk PBB menuduh serangan udara AS dan Israel sengaja menargetkan area residensial. Ribuan bangunan hancur dan ancaman hujan asam mengintai.
Laporan terbaru PBB mengungkap keterlibatan langsung Vladimir Putin dalam deportasi ribuan anak Ukraina ke Rusia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved