Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Diberlakukan, Mekanisme Pengawasan Dibentuk

JURU bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Maly Socheata, pada Selasa (29/7) pagi menyatakan bahwa tidak ada bentrokan antara pasukan militer Thailand dan Kamboja setelah tengah malam, menyusul kesepakatan gencatan senjata yang dicapai sehari sebelumnya oleh para pemimpin kedua negara.

"Sejak pukul 00.00, kedua belah pihak tidak terlibat dalam pertempuran sesuai dengan komitmen yang telah disepakati," kata Socheata dalam konferensi pers seperti dikutip Kamboja News, Selasa (29/7).

Dia menekankan bahwa efektivitas gencatan senjata harus didukung oleh beberapa ketentuan penting. "Pertama, dilarang tembak-menembak. Kedua, tidak boleh ada mobilisasi atau bala bantuan pasukan. Ketiga, semua pasukan harus kembali ke posisi semula seperti pada pukul 24.00 waktu setempat, 28 Juli 2025," jelasnya.

Baca juga : Baru Beberapa Jam Berlaku, Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Dilanggar

Sebagai bagian dari tindak lanjut kesepakatan, beberapa pertemuan informal antarkomandan militer digelar pada Selasa (29/7) pagi. Komandan wilayah 5 militer Kamboja dan wilayah 1 militer Thailand bertemu di Kbal Spean pada pukul 07.00 waktu setempat.
 
Sementara itu, pertemuan wilayah 4 militer Kamboja dengan wilayah 2 dan 4 militer Thailand berlangsung pukul 10.00 waktu setempat di O'Smach. Pada saat bersamaan, komandan wilayah 3 Kamboja menggelar rapat virtual dengan komandan Thailand di Provinsi Chanbori dan Trat pukul 09.00 waktu setempat.

Langkah selanjutnya, menurut Socheata, adalah membentuk sistem pemantauan yang efektif untuk menjamin implementasi gencatan senjata. "Jika kedua pihak sepakat, para pemimpin akan mengundang atase militer negara sahabat, dipimpin oleh ketua ASEAN saat ini, untuk membantu memulihkan hubungan bilateral," tambahnya.

Mekanisme pemantauan oleh kelompok kerja juga akan dibentuk untuk mendukung kegiatan gencatan senjata di lapangan. 

Baca juga : Warga Sipil Thailand dan Kamboja Inginkan Perdamaian

Malaysia, sebagai tuan rumah perundingan damai dan ketua ASEAN akan berkonsultasi dengan anggota lain dalam kerangka dukungan regional terhadap perdamaian.

Selain itu, Socheata mengungkapkan bahwa dalam pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) yang dijadwalkan pada 4 Agustus 2025, kedua negara akan melanjutkan komunikasi langsung antara para perdana menteri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan.

"Para menteri luar negeri dan pertahanan dari Malaysia, Kamboja, dan Thailand telah menerima instruksi untuk menyusun mekanisme pelaksanaan, verifikasi dan pelaporan gencatan senjata," pungkas Socheata. (I-2)