Presiden Iran Setujui Hentikan Kerja Sama dengan Badan Energi Atom Internasional

PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian secara resmi menyetujui undang-undang yang menghentikan kerja sama negaranya dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk mengaburkan pengawasan terhadap program nuklir Iran yang telah lama menuai kontroversi.

Keputusan ini diumumkan pada Rabu (3/7), sepekan setelah parlemen Iran meloloskan undang-undang tersebut. Iran menuduh IAEA bekerja sama dengan Israel dan membuka jalan bagi serangan terhadap fasilitas nuklirnya—tudingan yang dibantah keras badan pengawas nuklir PBB itu.

Menurut kantor berita resmi IRNA, Pezeshkian telah memerintahkan Organisasi Energi Atom Iran, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, serta Kementerian Luar Negeri untuk mulai menerapkan undang-undang tersebut. Namun belum jelas kapan dan bagaimana implementasi penuh akan dilakukan.

Baca juga : Iran Larang Kepala IAEA Masuk dan Tolak Kamera di Fasilitas Nuklir

Pintu Tertutup untuk Pengawasan Internasional

Langkah ini berpotensi membuka jalan bagi Iran untuk menghidupkan kembali program nuklirnya tanpa pengawasan atau inspeksi dari IAEA. Padahal, sebagai penandatangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Iran berkewajiban mengizinkan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa program nuklirnya bersifat damai.

Seorang juru bicara IAEA mengatakan kepada CNN bahwa badan tersebut "menunggu informasi resmi lebih lanjut dari Iran."

Reaksi Keras dari AS dan Sekutu

Pemerintah Amerika Serikat mengecam keputusan tersebut sebagai “tidak dapat diterima” dan mendesak Iran untuk kembali bekerja sama dengan IAEA tanpa penundaan. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan Iran masih memiliki “kesempatan untuk berbalik arah dan memilih jalur damai.”

Baca juga : Iran Selangkah Lagi Hentikan Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB

Jerman menyebut keputusan Pezeshkian sebagai “sinyal yang sangat buruk.” “Solusi diplomatik hanya mungkin jika Iran tetap bekerja sama dengan IAEA,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Martin Giese.

Sementara itu, PBB menyatakan keprihatinannya. Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengulang seruan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres agar Iran tetap menjalin kerja sama dengan badan nuklir dunia tersebut.

Ketegangan Iran dan Israel Meningkat

Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam pada bulan lalu setelah Israel melancarkan serangan besar-besaran ke berbagai fasilitas nuklir dan tokoh militer Iran. Menyusul serangan itu, AS juga turut meluncurkan serangan pendukung ke situs nuklir Iran di Natanz, Isfahan, dan Fordow.

Iran mengklaim fasilitas nuklirnya rusak parah, namun tetap berkomitmen melanjutkan program pengayaan uranium untuk keperluan “damai.” Minggu lalu, IAEA menyebut Iran masih mampu melanjutkan pengayaan uranium dalam hitungan bulan.

Sebelum serangan terjadi, IAEA telah merilis laporan yang menyatakan tidak bisa lagi memverifikasi bahwa program nuklir Iran sepenuhnya damai. Laporan itu mengungkap bahwa Teheran telah memperkaya uranium hingga mendekati level senjata nuklir, yang memicu kecaman resmi (resolusi) dari IAEA.

Iran Bersikeras Programnya Damai

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, kembali menegaskan bahwa negaranya tidak membangun senjata nuklir, dan menyebut senjata pemusnah massal dilarang dalam Islam.

Iran mulai meningkatkan pengayaan uranium setelah Presiden AS saat itu, Donald Trump, menarik diri dari kesepakatan nuklir bersejarah yang dibuat di era pemerintahan Barack Obama pada tahun 2018. (CNN/Z-2)