ILO Naikkan Status Palestina ke Negara Pengamat Nonanggota

UNTUK pertama kali dalam lima dekade, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada Senin (2/6) setuju meningkatkan status Palestina dari gerakan pembebasan nasional menjadi negara pengamat nonanggota. Keputusan tersebut dicapai melalui konsensus selama Komite Urusan Umum Konferensi Perburuhan Internasional ke-113 di Jenewa. 

Resolusi akhir diharapkan akan diadopsi secara resmi dalam sidang pleno pada Kamis (5/6). Langkah tersebut menyelaraskan posisi ILO dengan badan PBB lain seperti UNESCO dan WHO, menyusul Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/23 pada Mei 2024.

Dengan peningkatan tersebut, Palestina sekarang akan menikmati hak-hak yang diperluas di ILO, termasuk menyampaikan pernyataan di bawah semua perincian agenda, mengajukan usulan, dan berpartisipasi dalam semua pertemuan dengan delegasi tripartit. Palestina juga memperoleh kemampuan untuk menominasikan delegasi ke Biro Konferensi mulai 2026.

Baca juga : Malta Akui Negara Palestina pada Juni

Tegas terhadap Knesset Israel

Duta Besar Palestina untuk PBB di Jenewa Ibrahim Khraishi menyambut baik keputusan tersebut dalam suatu pernyataan. Ia menyebutnya sebagai tanggapan tegas dan tidak ambigu terhadap penolakan Knesset Israel terhadap negara Palestina.

"Beberapa pihak terus menolak keadilan dan terus menerapkan standar ganda yang merusak prinsip-prinsip legitimasi dan keadilan internasional," tambahnya.

Baca juga : Meksiko Resmi Akui Negara Palestina

Pertanyakan Hongaria

Khraishi mengkritik Hongaria, satu-satunya negara yang menentang resolusi tersebut. "Kami terkejut dengan sikap Hongaria, terutama mengingat negara itu telah mengakui Negara Palestina sejak 1988."

Resolusi tersebut sangat didukung oleh Kelompok Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan negara-negara termasuk Prancis, Tiongkok, Spanyol, dan Swiss.

Baca juga : Berita Terkini Aksi Brutal Israel di Gaza dan Libanon

Pengusaha dan pekerja dukung

Baik kelompok pengusaha maupun kelompok pekerja mendukung resolusi tersebut, dengan menekankan kebutuhan kemanusiaan dan keselarasan dengan nilai-nilai ILO.

"Langkah ini bukan sekadar simbolis," kata Khraishi, tetapi bagian integral dari perjuangan nasional dan politik sah rakyat Palestina untuk keadilan, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri. (Anadolu/Ant/I-2)