Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
NEGARA kepulauan di Mediterania, Malta, akan mengakui Negara Palestina pada bulan depan. Langkah tersebut merupakan tanggung jawab moral negeri tersebut.
"Palestina akan diakui setelah acara konferensi pada 20 Juni mendatang," ungkap Perdana Menteri Malta Robert Abela pada Minggu (25/5).
Pengumuman tersebut disampaikan Abela di sela acara politik yang membahas permasalahan lokal dan dunia, terutama mengenai krisis kemanusiaandi Gaza. Demikian menurut harian Malta Today.
"Kita tidak bisa menutup mata kita atas bencana kemanusiaan ini yang semakin memburuk setiap hari," ujar Abela yang dikutip harian tersebut yang merujuk pada kebrutalan Israel dalam membombardir Gaza hingga menewaskan sekitar 54.000 rakyat Palestina.
Abela juga terkejut dengan kematian tragis sembilan anak dari seorang dokter anak Palestina, Dr. Alaa Al-Najjar, pada Sabtu (24/5).
Peristiwa itu terjadi ketika pasukan Israel mengebom rumah mereka di Khan Younis, Gaza selatan. Ini mengakibatkan suaminya yang seorang dokter mengalami luka kritis dan hanya menyisakan satu dari anak-anak mereka yang bisa berduka.
Malta siap menyambut Dr. Alaa Al-Najjar dan keluarganya di negara tersebut. (Anadolu/Ant/I-2)
Pakar UI Prof Suzie Sudarman menilai deklarasi perdamaian Gaza sarat kepentingan negara kuat dan berisiko menggeser tujuan pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Meskipun Amerika Serikat (AS) tetap menolak pengakuan negara Palestina, total 159 dari 193 negara anggota PBB telah resmi mengakuinya.
GEDUNG Putih resmi mengumumkan proposal perdamaian berisi 20 poin yang diklaim mampu segera menghentikan perang Israel di Gaza.
AMERIKA Serikat (AS) meluncurkan rencana berani berisi 21 poin yang bertujuan mengakhiri perang genosida Israel di Jalur Gaza dan menciptakan jalan menuju negara Palestina di masa depan.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menuduh Hamas menolak gencatan senjata dan membebaskan sandera.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak status negara Palestina melalui solusi dua negara di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved