Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
LEBIH dari 10 anggota Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS mendesak pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui negara Palestina. Demikian laporan portal Axios pada Senin (4/8).
Dengan mengutip surat dari para anggota parlemen, Axios memberitakan bahwa dorongan dalam upaya untuk memastikan pengakuan negara Palestina merupakan dampak sampingan dari ketidakpuasan para anggota parlemen AS terhadap krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza.
"Momen tragis ini telah menyoroti bagi dunia kebutuhan yang telah lama tertunda untuk mengakui penentuan nasib sendiri Palestina. Kami mendorong pemerintah negara-negara lain yang belum mengakui negara Palestina, termasuk Amerika Serikat, untuk segera melakukannya juga," demikian bunyi surat yang ditujukan kepada Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Al Green dari Texas, yang menandatangani surat tersebut, berencana untuk mengajukan resolusi kepada Kongres yang menegaskan hak Palestina untuk bernegara.
Para anggota parlemen AS itu mengatakan kepada Axios bahwa inisiatif pro-Palestina serupa diperkirakan akan muncul dalam beberapa pekan dan bulan mendatang sebagai tanggapan atas situasi yang semakin lama semakin memburuk di Gaza.
Palestina diakui oleh 147 negara. Resolusi ini telah diakui oleh 10 negara sejak 2024, termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia. AS tidak mengakui Palestina dan memveto keanggotaan penuhnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2024.
Sebagaimana diwartakan bahwa pada 25 Juli, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui Negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September.
Kemudian pada 28-30 Juli, sebuah konferensi internasional tingkat tinggi PBB tentang Palestina diadakan di New York, yang diketuai Bersama oleh Prancis dan Arab Saudi.
Setelah konferensi tersebut, Kementerian Luar Negeri Prancis menerbitkan pernyataan bersama para menteri luar negeri dari 15 negara Barat yang menyerukan pengakuan negara Palestina.
Rusia menegaskan bahwa penyelesaian konflik Israel-Palestina hanya mungkin jika solusi dua negara yang disetujui PBB diterapkan. Rusia mengemukakan pembentukan negara Palestina di dalam perbatasan tahun 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya. (Sputnik/RIA Novosti-OANA/Ant/I-2)
Pakar UI Prof Suzie Sudarman menilai deklarasi perdamaian Gaza sarat kepentingan negara kuat dan berisiko menggeser tujuan pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Meskipun Amerika Serikat (AS) tetap menolak pengakuan negara Palestina, total 159 dari 193 negara anggota PBB telah resmi mengakuinya.
GEDUNG Putih resmi mengumumkan proposal perdamaian berisi 20 poin yang diklaim mampu segera menghentikan perang Israel di Gaza.
AMERIKA Serikat (AS) meluncurkan rencana berani berisi 21 poin yang bertujuan mengakhiri perang genosida Israel di Jalur Gaza dan menciptakan jalan menuju negara Palestina di masa depan.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menuduh Hamas menolak gencatan senjata dan membebaskan sandera.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak status negara Palestina melalui solusi dua negara di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved