Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERDANA Menteri Tiongkok, Li Qiang, mengeluarkan peringatan terkait meningkatnya tren unilateralisme dan proteksionisme global yang dinilainya dapat mengganggu stabilitas tatanan ekonomi dan perdagangan dunia. Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada Minggu (25/5), menjelang KTT regional yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia.
"Unilateralisme dan proteksionisme tengah meningkat di seluruh dunia menimbulkan ancaman serius bagi tatanan ekonomi dan perdagangan internasional," kata Li dalam pertemuannya dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sebagaimana dikutip kantor berita Xinhua, Minggu (25/5).
Li menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan global tersebut. "Dalam menghadapi risiko ini, persatuan dan kerja sama adalah satu-satunya jalan yang layak untuk maju," tambahnya.
Tiongkok dan Indonesia dikenal memiliki hubungan ekonomi yang erat, terutama dalam beberapa tahun terakhir saat perusahaan-perusahaan Tiongkok banyak berinvestasi di sektor sumber daya alam Indonesia, khususnya nikel. Meski demikian, sengketa klaim di wilayah strategis Laut Cina Selatan masih menjadi titik sensitif dalam hubungan kedua negara.
Dalam kesempatan itu, Li menegaskan keinginan Beijing untuk memperkuat kemitraan dengan Indonesia. "Tiongkok siap bekerja sama dengan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya untuk menegakkan multilateralisme dan perdagangan bebas, serta memajukan dunia multipolar dan globalisasi yang inklusif," lanjutnya.
Prabowo pun membalas dengan menyampaikan keinginannya untuk memperkuat persahabatan dan kerja sama dengan Tiongkok. "Indonesia siap untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera. Indonesia siap untuk memperkuat kerja sama dengan Tiongkok agar kita dapat menciptakan kawasan yang damai, yang aman bagi semua," ucap Prabowo.
Pertemuan tersebut juga diwarnai dengan penandatanganan sejumlah kesepakatan kerja sama, meliputi berbagai bidang seperti pembangunan ekonomi, keuangan, pariwisata, kesehatan, investasi, dan media. Pihak Istana Kepresidenan mengonfirmasi terdapat delapan perjanjian tambahan yang ditandatangani pada kesempatan itu.
Usai kunjungannya di Jakarta, Li Qiang dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Malaysia untuk menghadiri pertemuan puncak ASEAN bersama negara-negara anggota blok Asia Tenggara serta negara-negara penghasil minyak.
Diketahui Prabowo sebelumnya berkunjung ke Beijing pada tahun lalu. Presiden Xi Jinping saat itu menyatakan harapan untuk memulai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara.
Meski menjalin kerja sama erat, Tiongkok dan Indonesia beberapa kali terlibat ketegangan terkait klaim wilayah di Laut Cina Selatan, terutama menyangkut Laut Natuna Utara. Beijing tetap bersikeras pada klaimnya meskipun Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Indonesia sempat melayangkan protes resmi terhadap kehadiran kapal-kapal Tiongkok yang masuk ke wilayah yang diklaim Indonesia. Bahkan, pada Oktober lalu, pemerintah Indonesia menyatakan telah mengusir kapal penjaga pantai Tiongkok dari perairan tersebut dalam tiga insiden terpisah. (I-2)
Tiongkok dan ASEAN resmi menandatangani upgrade perjanjian perdagangan bebas Versi 3.0 di KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur.
BANK Indonesia (BI) dan Bank Sentral Tiongkok memperkuat komitmen kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antara kedua negara.
DALAM kunjungan resminya ke Indonesia, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali pentingnya semangat Bandung.
PRESIDEN Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, (25/5).
PERDANA Menteri Li Qiang menyampaikan salam hangat dari Presiden Tiongkok Xi Jinping kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved