Pemerintahan Trump Hentikan Pendanaan Hibah Penelitian untuk Harvard, Soroti Kebijakan Politik dan Akademik

PEMERINTAHAN Trump mengumumkan langkah baru untuk menargetkan pendanaan federal ke Universitas Harvard. Pada Senin, mereka akan menghentikan semua hibah penelitian federal baru. Langkah ini menandai upaya terbaru pemerintahan untuk mendesak perubahan kebijakan politik dari universitas elit tersebut di tengah bentrokan besar terkait kebebasan akademik, pendanaan federal, dan pengawasan kampus.

Menteri Pendidikan Linda McMahon mengirimkan surat kepada Presiden Harvard Alan Garber pada Senin malam menyampaikan universitas tersebut tidak memenuhi syarat untuk menerima hibah dari pemerintah federal, karena “pelanggaran konsisten terhadap kewajiban hukumnya sendiri.”

Surat tersebut mengutip masalah-masalah yang sedang berlangsung antara universitas dan pemerintahan, seperti tindakan afirmatif dan protes di kampus, serta kritik terhadap penghapusan sementara tes standar seperti SAT atau ACT, yang dipulihkan pada April 2024, dan pengelolaan universitas secara keseluruhan.

Baca juga : Trump Bekukan Dana Hibah US$2,2 Miliar ke Harvard

“Harvard telah gagal dalam segala hal untuk mematuhi kewajiban hukumnya, tugas etis dan fidusia, tanggung jawab transparansinya, dan segala bentuk ketelitian akademik,” bunyi surat McMahon.

CNN menghubungi universitas pada hari Senin mengenai langkah terbaru dari Gedung Putih ini.

“Harvard akan berhenti menjadi institusi yang dibiayai publik, dan sebaliknya dapat beroperasi sebagai institusi yang dibiayai swasta, mengandalkan endowment-nya yang sangat besar, dan mengumpulkan dana dari basis alumni kaya yang luas,” lanjut surat tersebut. 

Baca juga : Universitas Harvard Gugat Pemerintahan Trump Terkait Tekanan Politik dan Ancaman Pemotongan Dana Federal

“Anda memiliki keuntungan sekitar US$53 miliar, yang sebagian besar dimungkinkan oleh fakta bahwa Anda hidup dalam tembok-tembok, dan mendapatkan manfaat dari, kemakmuran yang dijamin oleh Amerika Serikat dan sistem pasar bebas yang Anda ajarkan kepada mahasiswa Anda untuk dibenci.”

Langkah ini akan secara spesifik menargetkan pendanaan hibah penelitian dan tidak akan memengaruhi Pell Grants federal atau pendanaan pinjaman mahasiswa pada saat ini, kata seorang pejabat senior pemerintahan, dan diperkirakan akan berdampak pada “lebih dari US$1 miliar per tahun.” Pemerintahan Trump sebelumnya telah membekukan pendanaan federal multitas tahun senilai US$2,2 miliar.

Pemerintahan Trump bersedia untuk bernegosiasi dengan Harvard untuk memulihkan pendanaan, kata pejabat tersebut, setelah universitas “(memasuki) negosiasi dengan pemerintah untuk meyakinkan pemerintah bahwa mereka mematuhi semua hukum federal.”

Baca juga : Trump Ancam Tarik Dana dan Status Nirlaba Harvard dalam Sengketa Kebijakan dan Kebebasan Akademik

Ketika ditanya oleh CNN mengenai tolok ukur spesifik yang dicari pemerintahan, pejabat tersebut menunjukkan ada kemungkinan untuk mempercepat penyelesaian karena Harvard masih berada di bawah sejumlah penyelidikan dari pemerintah federal.

“Penyelidikan-penyelidikan itu harus menghasilkan kesepakatan penyelesaian yang membawa Harvard kembali ke kepatuhan terhadap hukum federal. Mereka juga dapat membuka negosiasi yang lebih luas jika mereka tertarik untuk mempercepat itu,” kata pejabat tersebut.

Pemerintahan Trump telah berjanji untuk mencabut status bebas pajak universitas dan mengancam kemampuannya untuk menerima mahasiswa internasional jika tidak memenuhi daftar tuntutan panjang, termasuk menghilangkan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, melarang masker di protes kampus, memberlakukan perubahan perekrutan dan penerimaan berbasis prestasi, serta menyerahkan catatan disiplin mahasiswa asing.

Universitas tertua dan terkaya di negara ini, Harvard, telah mengajukan gugatan untuk pelepasan pendanaan penelitian federal.

“Harvard tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya,” kata presiden universitas tersebut. “Baik Harvard maupun universitas swasta lainnya tidak dapat membiarkan dirinya diambil alih oleh pemerintah federal.” (CNN/Z-2)