Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Hakim Distrik AS Geoffrey Crawford telah memerintahkan pembebasan Mahasiswa Universitas Columbia dan aktivis pro-Palestina, Mohsen Mahdawi dari Lembaga Pemasyarakatan Northwest State. Namun proses hukum yang menantang deportasinya terus berlanjut.
Mahdawi keluar dari pengadilan dengan kedua tangan terangkat, membentuk tanda damai, disambut sorakan pendukungnya. Saat berbicara, ia menyampaikan pesan kepada Presiden Donald Trump, yang pemerintahannya memimpin tindakan keras terhadap mahasiswa yang memprotes perang Israel di Gaza.
“Saya tidak takut padamu,” kata Mahdawi kepada Trump. Ia juga menyampaikan pesan kepada rakyat Palestina dan berusaha meluruskan persepsi bahwa gerakan protes mahasiswa bukanlah gerakan damai.
“Kami adalah pendukung perdamaian dan anti-perang,” jelas Mahdawi. “Kepada rakyatku di Palestina: Aku merasakan penderitaan kalian, aku melihat penderitaan kalian, dan aku melihat kebebasan, dan itu sangat dekat.”
Mahdawi, yang merupakan penduduk tetap AS secara sah dan menjadi salah satu pemimpin protes di Universitas Columbia, ditahan pada 14 April saat menghadiri wawancara kewarganegaraan. Video penangkapannya dengan tangan diborgol menyebar luas di media sosial.
Penangkapannya terjadi sebagai bagian dari upaya luas pemerintahan Trump untuk menargetkan pemegang visa dan penduduk tetap yang melakukan advokasi pro-Palestina. Trump juga menekan universitas-universitas ternama agar menindak tegas protes-protes pro-Palestina, dengan dalih memerangi antisemitisme.
Namun para kritikus mengatakan dalih tersebut hanya alasan untuk mengendalikan dunia akademik dan membungkam pandangan yang berseberangan.
Meskipun kasus imigrasi terhadap Mahdawi masih berlanjut, Hakim Crawford memutuskan aktivis mahasiswa itu tidak berisiko melarikan diri. Ia dapat dibebaskan agar bisa menghadiri wisudanya bulan depan di New York City.
Pemerintah AS kemungkinan dapat mengajukan banding atas pembebasan Mahdawi, tetapi putusan hakim memperbolehkan dia meninggalkan negara bagian Vermont dan melawan proses deportasi dari luar tahanan. Namun, pemerintahan Trump menolak pembebasannya.
Pengacaranya menyatakan penahanan Mahdawi adalah “bagian yang sah secara konstitusional dari proses deportasi”. Tim pengacara Mahdawi berpendapat penahanannya melanggar hak konstitusional atas kebebasan berpendapat.
“Mohsen tidak melakukan kejahatan apa pun, dan satu-satunya alasan pemerintah menahannya adalah karena isi dari pendapatnya,” kata Lia Ernst, pengacara dari American Civil Liberties Union yang mewakili Mahdawi, dalam pernyataan setelah pembebasannya.
Pemerintahan Trump mengambil posisi bahwa perlindungan atas kebebasan berbicara dalam konstitusi hanya berlaku untuk warga negara AS.
Dalam dokumen pengadilan, pengacara pemerintah mengutip Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan tahun 1952 sebagai dasar hukum untuk mendeportasi Mahdawi. Bagian yang jarang digunakan dari undang-undang tersebut memperbolehkan AS mendeportasi warga negara asing “yang kehadiran atau aktivitasnya di Amerika Serikat” memberikan alasan yang masuk akal kepada Menteri Luar Negeri bahwa mereka “berpotensi menimbulkan konsekuensi serius terhadap kebijakan luar negeri”. (Al Jazeera/Z-2)
Hakim federal membatalkan dakwaan terhadap James Comey dan Letitia James setelah menyatakan penunjukan Jaksa AS Sementara Lindsey Halligan oleh Presiden Donald Trump tidak sah.
Hakim federal memutuskan pembekuan dana riset Harvard US$2 miliar yang dilakukan pemerintahan Trump tidak sah.
Hakim federal AS menolak tuntutan penjualan Chrome. Namun mewajibkan Google longgarkan praktik monopoli.
Hakim federal di California memutuskan langkah Presiden AS Donald Trump tempatkan Garda Nasional di Los Angeles, melanggar hukum.
Seorang hakim federal AS menghentikan sementara deportasi Kilmar Abrego Garcia, imigran asal El Salvador yang menghadapi dakwaan perdagangan manusia.
Hakim federal tolak permintaan DOJ membuka transkrip dan bukti sidang kasus Jeffrey Epstein.
Donald Trump kembali enggan menjelaskan langkah AS terkait Greenland, namun memberi sinyal peluang kesepakatan di Davos. Denmark memperingatkan risiko terhadap NATO.
Rusia menegaskan tidak memiliki rencana merebut Greenland. Menlu Sergei Lavrov menyatakan AS memahami Moskow dan Beijing tak mengancam wilayah tersebut.
Buntut ancaman Trump soal Greenland, Parlemen Eropa berencana menunda persetujuan kesepakatan tarif Juli lalu. Ancaman perang dagang kembali hantui pasar global.
USKUP Agung Katolik untuk dinas militer AS mengatakan bahwa secara moral dapat diterima untuk tidak mematuhi perintah jika pasukan menganggap perintah bertentangan dengan hati nurani mereka.
PRESIDEN Donald Trump memperjelas selama berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun bahwa ia termotivasi secara unik oleh keinginan untuk memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.
Perdana Menteri Store menegaskan bahwa pemerintah Norwegia tidak memiliki kewenangan dalam penentuan penerima Hadiah Nobel Perdamaian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved