Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MAHKAMAH Agung Amerika Serikat mengizinkan Presiden Donald Trump untuk sementara waktu memberlakukan Alien Enemies Act. Keputusan itu memberikan kemenangan penting bagi Gedung Putih yang memungkinkan pejabat imigrasi menggunakan wewenang masa perang yang luas untuk mendeportasi secara cepat tersangka anggota geng.
Putusan yang tidak ditandatangani dalam kasus ini memungkinkan Trump menggunakan undang-undang tahun 1798 tersebut untuk mempercepat proses deportasi sambil proses hukum atas penggunaannya masih berlangsung di pengadilan yang lebih rendah. Pengadilan menekankan orang-orang yang dideportasi ke depannya harus menerima pemberitahuan bahwa mereka dikenakan tindakan berdasarkan undang-undang ini. Mereka diberikan kesempatan untuk meminta peninjauan atas deportasi.
Tiga hakim liberal Mahkamah Agung menyatakan perbedaan pendapat terhadap keputusan ini, sementara Hakim Amy Coney Barrett — yang merupakan bagian dari sayap konservatif pengadilan — menyatakan dissent sebagian.
Trump menyampaikan banding darurat ini sebagai pertarungan atas kekuasaan yudikatif, khususnya terhadap perintah Hakim Distrik AS James Boasberg yang sempat memblokir Trump untuk memberlakukan Alien Enemies Act terhadap lima warga Venezuela yang menggugat serta kelompok yang lebih luas yang mungkin terdampak. Dengan mengabulkan permintaan presiden, Mahkamah Agung telah membatalkan perintah Boasberg.
Mahkamah Agung menjelaskan para pejabat harus memberikan pemberitahuan yang memadai kepada para migran yang dikenai kebijakan Alien Enemies Act milik Trump, bahwa mereka akan dideportasi berdasarkan wewenang masa perang ini, agar mereka memiliki waktu untuk mengajukan gugatan habeas corpus.
Salah satu kekhawatiran utama para pengacara yang mewakili para migran adalah tindakan pemerintah yang terburu-buru dalam melakukan deportasi berdasarkan undang-undang ini. Hal itu membuat para migran hampir tidak memiliki waktu untuk mengajukan klaim hukum.
“Pemberitahuan tersebut harus diberikan dalam waktu yang wajar dan dengan cara yang memungkinkan mereka benar-benar dapat mengajukan permohonan habeas corpus di tempat yang tepat sebelum deportasi terjadi,” tulis para hakim.
“Para tahanan yang dikenai perintah deportasi berdasarkan AEA berhak menerima pemberitahuan dan kesempatan untuk menantang deportasi mereka.” (CNN/Z-2)
AS menuduh Hamas tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons proposal gencatan senjata yang telah dibahas selama lebih dari dua pekan.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyampaikan keprihatinan atas klausul pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia oleh pihak AS.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membantah kabar yang menyebutkan pemerintah menjual data pribadi WNI kepada Amerika Serikat.
Jaksa meminta Mahkamah Agung Brasil memvonis mantan presiden Jair Bolsonaro bersalah dalam dugaan rencana kudeta Pemilu 2022.
MA AS mengizinkan Presiden Donald Trump melanjutkan rencana pemangkasan pegawai Departemen Pendidikan.
Mediasi dilakukan untuk mengurangi beban Mahkamah Agung
DAlam Revisi KUHAP, Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan hukuman sesuai keyakinannya, apakah lebih berat atau tidak lebih berat daripada pengadilan yang sebelumnya,
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved