Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SEORANG hakim dari Amerika Serikat, Paula Xinis, secara tajam mengkritik pemerintahan Trump atas deportasi Kilmar Abrego Garcia yang keliru ke El Salvador. Hakim Xinis menegaskan Garcia ditangkap dan ditahan tanpa dasar hukum yang sah, suatu pelanggaran terhadap hukum AS.
Dalam penilaian yang dinyatakan dalam sebuah dokumen setebal 22 halaman, hakim Xinis menyebut situasi ini sebagai sebuah "kesalahan serius" yang "mengejutkan hati nurani". Ia mencatat, "Seperti yang diakui oleh para terdakwa, mereka tidak memiliki kewenangan hukum untuk menangkapnya, tidak ada justifikasi untuk menahannya, dan tidak ada alasan untuk mengirimnya ke El Salvador—apalagi menjebloskannya ke salah satu penjara paling berbahaya di Belahan Barat. "
Pemerintahan Trump beralasan mereka tidak bisa mengembalikan Garcia karena tidak memiliki wewenang untuk membebaskannya dari penjara di El Salvador. Departemen Kehakiman kini tengah mengajukan banding untuk membatalkan perintah Hakim Xinis, dan proses di pengadilan banding diperkirakan akan berlangsung hingga malam Minggu.
Garcia merupakan salah satu dari ratusan warga negara Venezuela dan El Salvador yang dideportasi ke Pusat Penahanan Terorisme (Cecot) di El Salvador, akibat dugaan keterlibatan dalam geng. Namun, Garcia mendapatkan perlindungan hukum dari deportasi sejak 2019, dengan pengacaranya menegaskan ia tidak memiliki hubungan dengan geng tersebut dan tidak pernah didakwa melakukan kejahatan.
Hakim Xinis mengecam pejabat AS yang mengklaim mereka tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki kesalahan deportasi Garcia. Ia dengan tegas menyatakan pemerintah tidak memiliki wewenang untuk menangkap, menahan, atau mengirim Garcia ke El Salvador, apalagi menjebloskannya ke dalam penjara yang berbahaya.
Hakim Xinis juga menambahkan, "Tentu saja, para terdakwa tidak bermaksud menyatakan mereka telah secara besar-besaran mencabut perlindungan substantif dan prosedural dari hukum imigrasi federal dengan menempatkan individu-individu tersebut ke dalam Cecot tanpa jalan keluar. "
Meskipun demikian, pemerintahan Trump melalui Jaksa Agung Pam Bondi tetap mempertahankan keputusan deportasi tersebut. Bondi mengklaim Garcia adalah anggota geng MS-13, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintahan Trump, meski tanpa bukti yang mendukung klaim tersebut.
Presiden Trump juga memberikan komentar mengenai kasus ini, menyatakan bahwa Garcia adalah anggota MS-13. Ia juga mengonfirmasi Presiden El Salvador, Nayib Bukele, akan berkunjung ke Gedung Putih untuk membahas kemungkinan penahanan warga negara Amerika di penjara El Salvador.
"Saya sangat menyukai ide tersebut. Jika kita bisa meminta El Salvador atau negara lain untuk mengambil alih, saya akan sangat senang, tetapi saya perlu melihat apa yang diatur oleh hukum," kata Trump.
Kasus ini juga berdampak pada Jaksa Erez Reuvani, yang diberikan cuti setelah dinilai tidak cukup meyakinkan dalam membela argumen pemerintah. Jaksa Agung Bondi menyatakan bahwa Reuvani seharusnya tidak mengambil kasus tersebut jika ia tidak dapat menjaga posisi kliennya dengan tegas. (BBC/Z-2)
Greta Thunberg kembali ke Swedia setelah dideportasi dari Israel karena ikut misi kemanusiaan ke Gaza. Ia mengecam Israel atas dugaan kejahatan perang dan genosida.
KEMENTERIAN Luar Negeri Israel menyatakan aktivis iklim asal Swedia Greta Thunberg telah dideportasi dari negara tersebut, Selasa (10/6/2025).
Pemerintah Israel menyatakan seluruh penumpang kapal tersebut akan dikembalikan ke negara masing-masing.
PETUGAS imigrasi AS menahan dan kemudian mengizinkan keberangkatan sukarela Tiktoker paling populer di dunia, Khaby Lame.
Presiden AS Donald Trump sebut unjuk rasa imigrasi di LA sebagai aksi pemberontakan dan ancam deportasi massal. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum kecam tindakan keras tersebut.
Mahkamah Agung AS mendukung langkah Donald Trump menghentikan program parole kemanusiaan yang dibuat era Joe Biden.
Pemerintah El Salvador menyatakan tidak akan memulangkan Kilmar Ábrego García, seorang warga negaranya yang secara keliru dideportasi AS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved