El Salvador Sepakati Perjanjian untuk Menampung Kriminal AS dan Deportasi Warga Negara Lain

EL Salvador setuju menampung kriminal kekerasan asal Amerika Serikat dan menerima deportasi dari berbagai negara dalam perjanjian yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang telah memicu kekhawatiran di kalangan kritikus dan kelompok hak asasi manusia.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengumumkan kesepakatan ini, Senin, setelah bertemu dengan Presiden El Salvador Nayib Bukele, dalam kunjungannya ke beberapa negara di Amerika Tengah untuk mendorong agenda pemerintahan Trump terkait migrasi.

"Dalam suatu tindakan persahabatan luar biasa terhadap negara kita... (El Salvador) telah setuju dengan perjanjian migrasi yang paling belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa di dunia," kata Rubio kepada para wartawan.

Baca juga : Otoritas AS deportasi 4.000 imigran gelap dalam pekan pertama

Negara ini akan terus menerima deportasi warga negara El Salvador yang masuk secara ilegal ke AS, katanya. Negara ini juga akan "menerima deportasi orang asing ilegal di Amerika Serikat yang merupakan kriminal dari negara mana pun, baik itu MS-13 atau Tren de Aragua dan menempatkan mereka di penjara mereka," ujarnya, merujuk pada dua geng transnasional terkenal yang anggotanya berasal dari El Salvador dan Venezuela.

Selain itu, Bukele "telah menawarkan untuk menampung kriminal berbahaya asal Amerika di penjara-penjara mereka di negara kami, termasuk warga negara AS dan penduduk sah," kata Rubio.

Bukele mengonfirmasi kesepakatan tersebut di X, dengan mengatakan dalam sebuah unggahan, "Kami bersedia menerima hanya kriminal yang dihukum (termasuk warga negara AS yang dihukum) ke dalam penjara mega kami (CECOT) dengan imbalan biaya."

Baca juga : Trump Terapkan Kolombia Tarif 25 Persen, Usai Blokir Penerbangan Deportasi AS

"Biaya ini akan relatif rendah bagi AS, tetapi signifikan bagi kami, membuat seluruh sistem penjara kami berkelanjutan," tambahnya.

Sebelum pengumuman tersebut, para kritikus memperingatkan rencana semacam itu bisa menjadi bagian dari kemunduran demokrasi.

"AS pada dasarnya mengusulkan untuk mengirim orang ke negara yang bukan negara asal mereka, dan tidak selalu negara yang mereka lewati," kata Mneesha Gellman, ahli politik internasional dan profesor di Emerson College.

Baca juga : Donald Trump akan Kerahkan Militer untuk Deportasi Imigran Ilegal

"Itu adalah proposal yang aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya yang kemungkinan dibuat antara dua pemimpin otoriter, populis, sayap kanan yang mencari hubungan transaksional," kata Gellman kepada CNN. "Ini tidak didasarkan pada ketentuan hukum apa pun dan kemungkinan melanggar sejumlah hukum internasional yang berkaitan dengan hak-hak migran."

Salah satu aspek yang paling mencolok dari kesepakatan ini adalah hukum El Salvador tidak membedakan antara anggota geng yang diduga dan orang yang terbukti bersalah melakukan kejahatan. Di bawah keadaan darurat yang keras yang telah berlaku di negara Amerika Tengah ini sejak 2022, pihak berwenang dapat menahan siapa saja hanya berdasarkan dugaan sebagai anggota geng.

Bukele telah membanggakan tingkat penahanan yang tinggi sebagai resep untuk keamanan, namun organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International percaya bahwa banyak dari lebih dari 80.000 orang yang dipenjara di bawah keadaan darurat tersebut adalah orang-orang yang tidak bersalah. (CNN/Z-3)