Pengadilan California: Penempatan Garda Nasional oleh Trump di LA Dinilai Ilegal

HAKIM federal di California memutuskan langkah Presiden Donald Trump menempatkan Garda Nasional di Los Angeles, Amerika Serikat, pada musim panas lalu melanggar hukum.

Putusan ini muncul saat Trump berencana memanfaatkan pasukan Garda Nasional untuk menindak kejahatan di kota-kota AS lainnya. Langkah itu sekaligus mendukung penegakan kebijakan imigrasi.

Hakim Distrik AS Charles Breyer menyatakan, tindakan Trump melanggar Posse Comitatus Act. Aturan itu membatasi penggunaan kekuatan militer oleh pemerintah federal untuk urusan domestik.

Baca juga : Hakim Federal Tolak Blokir Segera atas Penggunaan Militer oleh Pemerintahan Trump di California

Hakim Rebut Kewenangan

Juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menanggapi putusan ini dengan menyebut, “Seorang hakim nakal berusaha merebut kewenangan Panglima Tertinggi untuk melindungi kota-kota Amerika dari kekerasan dan kehancuran.” Putusan tersebut ditangguhkan hingga 12 September, sementara administrasi Trump diperkirakan akan mengajukan banding.

Kelly menambahkan, “Presiden berkomitmen melindungi warga yang taat hukum, dan ini bukan keputusan terakhir mengenai masalah ini.”

Sementara itu, Gubernur California Gavin Newsom menyatakan, “Pengadilan berpihak pada demokrasi dan Konstitusi.”

Baca juga : California Gugat Kebijakan Trump Kerahkan Militer di Los Angeles

Trump Akan Kirim Pasukan Lagi

Menanggapi hal ini, Trump menegaskan kemungkinan akan mengirim kembali pasukan ke Los Angeles, menganggap gubernur setempat “sangat lemah” dan membutuhkan bantuannya. “Dia akan membutuhkan kita lagi karena masalahnya mulai muncul kembali. Saya bisa melihatnya,” ujar Trump dalam acara di Gedung Putih. Trump juga menyebut Olimpiade 2028 di LA bisa batal jika ia tidak menempatkan pasukan Garda Nasional.

Trump menempatkan Garda Nasional di Los Angeles pada Juni lalu sebagai respons terhadap protes terhadap operasi penegakan imigrasi. Gedung Putih berargumen langkah itu perlu untuk menenangkan kekerasan, sementara pihak California menilai aparat penegak hukum lokal mampu menangani situasi tanpa intervensi militer.

Selain Los Angeles, Trump telah menempatkan ratusan pasukan Garda Nasional di Washington D.C. dan mempertimbangkan pengiriman pasukan ke Chicago dalam waktu dekat. “Kita akan masuk,” kata Trump menanggapi pertanyaan tentang Chicago. “Saya tidak bilang kapan, tapi kita akan masuk.”

Putusan Hakim Breyer hanya berlaku di California, namun dapat menjadi indikasi tantangan hukum bagi rencana Trump menggunakan Garda Nasional untuk menegakkan kebijakan lainnya.

Gubernur Newsom sebelumnya menggugat pemerintah federal atas dugaan pelanggaran Posse Comitatus Act. Undang-undang yang disahkan pada 1878 ini melarang penggunaan militer AS untuk menegakkan hukum domestik, kecuali dalam kasus yang diizinkan Kongres.

Langgar Batasan

Hakim Breyer menilai tindakan Trump melanggar batasan ini. Ia menyebut aktivitas yang dilakukan pasukan, seperti “mendirikan perimeter pengamanan, blokade lalu lintas, pengendalian massa, dan sejenisnya,” termasuk yang dilarang oleh hukum.

Breyer menulis, “Perintah eksekutif dan pernyataan publik Presiden Trump terkait Garda Nasional menimbulkan kekhawatiran serius apakah ia berniat memerintahkan pasukan untuk melanggar Posse Comitatus Act di tempat lain di California.”

Hakim itu memperingatkan Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth berisiko “menciptakan kepolisian nasional dengan Presiden sebagai kepala.” Ia melarang Garda Nasional melakukan tindakan seperti penangkapan, penyitaan, patroli keamanan, pengendalian lalu lintas atau massa, pengumpulan bukti, interogasi, maupun bertindak sebagai informan.

Kasus hukum tambahan dari California juga menuntut pengembalian kontrol terhadap kontingen Garda Nasional negara bagian, setelah Newsom menuduh Trump secara ilegal mem-bypass gubernur untuk menempatkan pasukan. Breyer memutuskan mendukung Newsom, meski Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan sebelumnya memutuskan mendukung Trump pada Juni lalu. (BBC/Z-2)