Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
SEORANG hakim federal di San Francisco menolak permintaan California untuk segera memblokir pemerintahan Trump menggunakan Marinir dan anggota Garda Nasional negara bagian itu dalam menegakkan hukum di wilayah tersebut, termasuk membantu pejabat federal dalam penegakan imigrasi.
Hakim Senior Distrik AS, Charles R. Breyer, justru menjadwalkan sidang pada Kamis pukul 13.30 untuk membahas permintaan negara bagian atas perintah penahanan sementara yang akan melarang pejabat federal mengarahkan personel militer untuk membantu dalam kegiatan penegakan hukum tertentu.
Pengacara negara bagian sebelumnya meminta hakim untuk segera mengeluarkan perintah tersebut tanpa menunggu tanggapan dari pemerintahan Trump. Namun hakim meminta kedua belah pihak mengajukan argumen tertulis tambahan sebelum sidang yang dijadwalkan akhir pekan ini.
Dalam dokumen singkat yang diajukan ke pengadilan pada Selasa sore, Departemen Kehakiman menyebut permintaan negara bagian “tidak memiliki dasar hukum”. Pengadilan berpendapat jika dikabulkan, permintaan itu “akan membahayakan keselamatan personel Departemen Keamanan Dalam Negeri dan mengganggu kemampuan Pemerintah Federal untuk menjalankan operasinya.”
Gubernur California Gavin Newsom dan Jaksa Agung Rob Bonta menjelaskan alasan mereka menuding pemerintahan Trump melanggar hukum melalui penggunaan militer.
Dalam pernyataan dari kantor Newsom, mereka membela gugatan yang diajukan pekan ini terhadap Trump, yang meminta agar pengadilan menghentikan “militerisasi ilegal Los Angeles dan pengambilalihan satuan Garda Nasional California (Cal Guard)” oleh pemerintah federal.
“Gugatan dan permohonan perintah penahanan sementara darurat ini adalah langkah penting untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Trump atas tindakan sewenang-wenang dan ilegalnya, serta atas risiko yang ditimbulkannya terhadap demokrasi dan keselamatan kita,” bunyi pernyataan tersebut.
Pernyataan itu juga merinci alasan mengapa mereka menganggap pemerintahan Trump melanggar hukum. Di antaranya:
“Kita hidup dalam negara demokrasi — dan tindakan Presiden serta ancaman-ancaman yang menyertainya membahayakan demokrasi itu sendiri. Seperti yang dikatakan Gubernur Newsom, tindakan Presiden Trump dalam kasus ini adalah ‘langkah yang jelas menuju otoritarianisme,’” demikian bunyi pernyataan tersebut. (CNN/Z-2)
Hakim federal di Texas menyatakan Donald Trump menyalahgunakan Undang-Undang Musuh Asing untuk mendeportasi migran Venezuela yang diduga terkait geng.
Hakim federal memutuskan pemerintah tidak boleh melarang pendaftaran mahasiswa internasional di universitas bergengsi tersebut.
Hakim federal sementara waktu menghentikan larangan Universitas Harvard menerima mahasiswa internasinal, yang diberikan pemerintahan Trump.
Hakim federal memblokir perintah eksekutif Presiden Donald Trump untuk menutup Departemen Pendidikan.
Hakim federal di Boston menghentikan sementara rencana pemerintahan Trump untuk mendeportasi migran ke Libia, menyebut langkah itu melanggar hak proses hukum yang adil dan berisiko.
Gedung Putih menegaskan akan menyelidiki siapa dalang dibalik pemberontakan di wilayah Los Angeles, California, Amerika Serikat.
California secara resmi mengajukan permohonan ke pengadilan menghentikan pengerahan pasukan militer ke Los Angeles menyusul keputusan Donald Trump atas razia imigrasi
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Jaksa Agung Rob Bonta dan Gubernur California Gavin Newson menggugat pemerintahan Trump atas pengerahan Garda Nasional ke Los Angeles.
Rratusan pengunjuk rasa di Los Angeles terlibat bentrokan dengan polisi sebagai respons terhadap operasi penggerebekan imigrasi oleh otoritas federal di California.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved