Rusia Panggil 160.000 Wajib Militer, Rekrutmen Terbesar Sejak 2011 di Tengah Perang Ukraina

PRESIDEN Vladimir Putin memerintahkan pemanggilan 160.000 pria berusia 18-30 tahun. Wajib militer ini menjadi yang tertinggi di Rusia sejak 2011, seiring dengan upaya negara tersebut memperluas ukuran militernya.

Perekrutan musim semi ini, yang berlangsung selama satu tahun, dilakukan beberapa bulan setelah Putin menyatakan Rusia perlu meningkatkan jumlah total personel militernya hingga 2,39 juta, dengan 1,5 juta di antaranya sebagai prajurit aktif. Angka ini meningkat 180.000 dalam tiga tahun ke depan.

Wakil Laksamana Vladimir Tsimlyansky mengatakan para wajib militer baru ini tidak akan dikirim untuk bertempur di Ukraina, dalam apa yang disebut Rusia sebagai "operasi militer khusus".

Baca juga : Donald Trump Ancam Kenakan Tarif Sekunder terhadap Sektor Minyak Rusia Usai Vladimir Putin Kritik Presiden Ukraina

Namun, ada laporan beberapa wajib militer tewas dalam pertempuran di wilayah perbatasan Rusia. Mereka sempat dikirim ke Ukraina pada bulan-bulan awal perang skala penuh.

Perekrutan Ditengah Upaya Gencatan Senjata

Perekrutan terbaru ini berlangsung antara April dan Juli, meskipun Amerika Serikat berupaya mendorong gencatan senjata dalam perang. Kekerasan terus berlanjut. Pada Selasa, Ukraina melaporkan serangan Rusia terhadap fasilitas listrik di kota Kherson menyebabkan 45.000 orang kehilangan pasokan listrik.

Meskipun Rusia telah menolak gencatan senjata penuh yang dimediasi AS, mereka mengklaim setuju untuk berhenti menyerang infrastruktur energi Ukraina. Namun, pejabat Rusia mengatakan kepada Putin bahwa Ukraina masih melancarkan serangan drone, seolah-olah mencoba membantah bahwa Moskow melanggar kesepakatan tersebut.

Baca juga : Putin Tegaskan Ambisi Rusia di Arktik, Isyaratkan Kerja Sama dengan AS

Jumlah Wajib Militer Bertambah

Rusia biasanya menggelar perekrutan wajib militer dua kali setahun, pada musim semi dan musim gugur. Namun, jumlah 160.000 wajib militer tahun ini meningkat 10.000 orang dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Sejak awal tahun lalu, Rusia memperluas cakupan wajib militer dengan menaikkan batas usia maksimum dari 27 menjadi 30 tahun.

Selain melalui surat panggilan resmi, pemberitahuan wajib militer juga akan dikirim melalui portal layanan negara Gosuslugi. Di Moskow, terdapat laporan panggilan wajib militer telah dikirim sejak 1 April melalui situs mos.ru.

Baca juga : Ukraina Setuju Hentikan Serangan ke Infrastruktur Energi, Putin dan Trump Sepakati Langkah Perdamaian

Semakin banyak warga Rusia yang mencoba menghindari wajib militer dengan memilih "dinas sipil alternatif". Namun, pengacara hak asasi manusia Timofey Vaskin memperingatkan melalui media independen Rusia bahwa setiap perekrutan sejak awal perang telah menjadi seperti lotre, karena pemerintah terus mencari cara baru untuk menambah pasukan.

Rusia Merekrut Tentara Kontrak dan Tentara Asing

Selain wajib militer, Rusia juga merekrut tentara kontrak dalam jumlah besar serta mendatangkan ribuan tentara dari Korea Utara.

Moskow harus menanggapi kerugian besar di Ukraina, dengan lebih dari 100.000 tentara Rusia yang telah dikonfirmasi tewas, menurut data BBC dan Mediazona. Namun, jumlah sebenarnya bisa lebih dari dua kali lipat.

Baca juga : Putin Setuju Hentikan Sementara Serangan ke Infrastruktur Ukraina Setelah Panggilan dengan Trump

Sejak menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Putin telah tiga kali memperbesar ukuran militer Rusia.

Pada Desember 2023, Kementerian Pertahanan Rusia mengaitkan peningkatan jumlah tentara dengan "ancaman yang semakin besar" dari perang di Ukraina dan "ekspansi NATO yang terus berlanjut".

NATO Memperkuat Pertahanan

Akibat invasi Rusia ke Ukraina, NATO telah memperluas keanggotaannya dengan Finlandia dan Swedia. Finlandia kini memiliki perbatasan terpanjang dengan Rusia, yakni 1.343 km. Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo mengumumkan pada Selasa bahwa negaranya akan bergabung dengan negara-negara lain yang berbatasan dengan Rusia untuk menarik diri dari Konvensi Ottawa, yang melarang penggunaan ranjau anti-personel.

Dua minggu lalu, Polandia dan negara-negara Baltik telah mengambil langkah serupa karena ancaman militer dari Rusia.

Orpo mengatakan bahwa keputusan untuk kembali menggunakan ranjau anti-personel didasarkan pada pertimbangan militer, dan masyarakat Finlandia tidak perlu khawatir.

Pemerintah Finlandia juga mengumumkan anggaran pertahanan negara akan ditingkatkan menjadi 3% dari PDB, naik dari 2,4% tahun lalu. (BBC/Z-2)