Jerman Siapkan Wajib Militer Modern, Targetkan 260.000 Prajurit pada 2035

PEMERINTAH Jerman menyepakati rancangan undang-undang baru yang bertujuan memperkuat militer negara itu, setelah Kanselir Friedrich Merz berjanji membangun “angkatan darat terkuat di Eropa.” Langkah ini dianggap penting di tengah ancaman dari Rusia dan perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Reformasi tersebut menargetkan peningkatan jumlah personel Bundeswehr menjadi 260.000 tentara aktif dari sekitar 180.000 saat ini, ditambah 200.000 pasukan cadangan pada 2035. Tahap awal akan fokus pada perekrutan sukarela dengan insentif lebih besar, termasuk gaji awal €2.600, meningkat €450 dari sebelumnya. Jika target tidak tercapai, opsi panggilan wajib akan diberlakukan.

Mulai tahun depan, seluruh warga berusia 18 tahun akan menerima kuesioner mengenai minat mereka mengikuti dinas militer. Bagi laki-laki, pengisian kuesioner bersifat wajib. Pada 2027, laki-laki berusia 18 tahun juga diwajibkan mengikuti pemeriksaan medis.

Baca juga : Zelensky Bahas Rencana Perdamaian 28 Poin Trump dengan Pemimpin Eropa

Kebijakan ini muncul di tengah peringatan dari pemerintah AS bahwa Eropa harus meningkatkan kapabilitas pertahanan, serta berlanjutnya perang Rusia–Ukraina. Sejumlah analis bahkan memperingatkan kemungkinan Rusia menyerang negara anggota NATO.

Minna Ålander dari Chatham House menilai Jerman berpotensi memainkan peran penting dalam pertahanan konvensional Eropa. “Jika rencana untuk mencapai jumlah personel baru terwujud, itu akan sangat baik bagi Eropa, tetapi kemungkinan baru tercapai pada 2030-an,” ujarnya.

Kepala pertahanan Jerman, Jenderal Carsten Breuer, sebelumnya mengatakan NATO harus bersiap menghadapi kemungkinan serangan Rusia dalam empat tahun ke depan, “mungkin sedini 2029.”

Baca juga : Italia Setuju Ekstradisi Serhiy Kuznetsov ke Jerman dalam Kasus Sabotase Nord Stream

Kesepakatan baru ini merupakan kompromi setelah perdebatan panjang antara CDU dan SPD soal bentuk wajib militer yang akan diterapkan. Usulan “wajib militer berbasis undian” akhirnya dibatalkan. Menteri Pertahanan Boris Pistorius menegaskan perekrutan harus berfokus pada insentif. “Tidak ada alasan untuk khawatir, tidak ada alasan untuk takut,” katanya, menekankan bahwa kemampuan deterensi dan pertahanan akan mencegah konflik.

Rancangan tersebut masih harus disetujui Bundestag, dengan pemungutan suara dijadwalkan sebelum akhir tahun. Jika lolos, kebijakan baru akan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Meski demikian, keberatan muncul dari sebagian publik, terutama kelompok kiri. Survei Forsa menunjukkan 80% pemilih Die Linke menolak bentuk apa pun dari wajib militer. Sejumlah anak muda yang diwawancarai CNN menyuarakan kekhawatiran serupa, khususnya terkait masa depan pendidikan dan penolakan terhadap perang.

Data pemerintah menunjukkan peningkatan tajam pengajuan status penolak wajib militer sejak invasi Rusia ke Ukraina, mencapai 3.034 permohonan hingga 25 Oktober. Angka tertinggi sejak wajib militer ditangguhkan pada 2011.

Selama beberapa dekade, Bundeswehr mengalami kekurangan pendanaan, dengan anggaran pertahanan yang terus berada di bawah target NATO. Situasi berubah setelah invasi Rusia pada 2022, ketika Berlin membentuk dana khusus €100 miliar untuk modernisasi. Sejak itu, Jerman menandai perubahan sikap nasional, termasuk perayaan Hari Veteran pertama sejak Perang Dunia II.

Perubahan ini semakin menguat setelah Merz menjabat. Ia menegaskan komitmen Jerman untuk memenuhi target baru NATO dan memperkuat militer negara itu. “(Presiden Rusia Vladimir) Putin hanya memahami bahasa kekuasaan,” ujarnya. (CNN/Z-2)