Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MILITER Israel mengakui bahwa mereka menembaki ambulans di Jalur Gaza, Palestina, setelah mengidentifikasi ambulans tersebut sebagai kendaraan yang mencurigakan.
Insiden tersebut terjadi pada Minggu (23/3) waktu setempat di lingkungan Tal al-Sultan di kota Rafah selatan, dekat dengan perbatasan Mesir.
Pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah kendaraan yang diduga oleh mereka sebagai kendaraan Hamas dan menewaskan beberapa yang mereka anggap sebagai teroris Hamas.
"Beberapa menit setelah itu, kendaraan tambah melaju dengan mencurigakan ke arah pasukan. Pasukan merespons dengan menembak ke arah kendaraan yang mencurigakan itu, menewaskan sejumlah teroris Hamas dan Jihad Islam," kata militer Israel dalam pernyataan dikutip TRT World.
Pihak militer tidak merinci ada tidaknya tembakan atau percobaan penyerangan yang berasal dari kendaraan-kendaraan yang mencurigakan tersebut.
"Setelah penyelidikan awal, ditentukan bahwa beberapa kendaraan yang mencurigakan adalah ambulans dan truk pemadam kebakaran," lanjut
Sehari setelah kejadian, badan pertahanan sipil Gaza mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka belum mendengar kabar dari tim penyelamat yang terdiri dari enam orang dari Tal al-Sulta yang segera dikirim untuk menanggapi korban tewas dan luka-luka.
Selanjutnya pada Jumat, badan tersebut melaporkan menemukan mayat pemimpin tim dan kendaraan penyelamat, ambulans, dan kendaraan pemadam kebakaran. Mereka mengatakan bahwa kendaraan dari Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina telah hancur.
Anggota biro politik Hamas, Basem Naim, menuduh Israel melakukan pembantaian yang disengaja dan brutal terhadap tim Pertahanan Sipil dan Bulan Sabit Merah Palestina di kota Rafah.
"Pembunuhan yang ditargetkan terhadap petugas penyelamat, yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional, merupakan pelanggaran mencolok terhadap Konvensi Jenewa dan merupakan kejahatan perang," katanya.
Kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, mengatakan bahwa sejak 18 Maret lalu serangan udara Israel di wilayah padat penduduk telah menewaskan ratusan anak-anak dan warga sipil lainnya.
"Pasien-pasien terbunuh di ranjang rumah sakit mereka. Ambulans ditembaki. Para penanggap pertama terbunuh," katanya dalam pernyataan.
"Jika prinsip-prinsip dasar hukum humaniter masih diperhitungkan, komunitas internasional harus bertindak selagi bisa untuk menegakkannya." (I-2)
MILITER Israel menghancurkan lebih dari 300 rumah selama tiga hari terakhir di lingkungan Zeitoun, Jalur Gaza tengah. Ini merupakan rencana pendudukan yang sedang berlangsung.
KELOMPOK mantan pemimpin negara di dunia, The Elders, pada Selasa (12/8) menyerukan negara-negara untuk mengambil langkah nyata menghentikan genosida dan kelaparan di Gaza.
PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak mengakui penderitaan warga sipil di Jalur Gaza, Palestina.
RENCANA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menguasai penuh Gaza semakin nyata.
SEKRETARIS Jenderal PBB disebut sangat khawatir dengan keputusan Israel untuk menguasai Kota Gaza di Jalur Gaza, Palestina.
AUSTRALIA, Jerman, Italia, Selandia Baru, dan Inggris menolak dengan tegas rencana Israel untuk menduduki Kota Gaza di Jalur Gaza, Palestina.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyampaikan seruan agar warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza.
Israel mengizinkan warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza, di tengah persiapan militer Israel melakukan serangan yang lebih luas di wilayah tersebut.
HAMPIR dua tahun sejak pecahnya perang antara Israel dan Hamas, dengan korban jiwa di Jalur Gaza melampaui 60.000 orang, dukungan global untuk pengakuan negara Palestina semakin menguat.
Benjamin Netanyahu mengatakan militer Israel telah mendapat perintah untuk menghancurkan dua wilayah yang dianggap masih dikuasai Hamas, yakni Kota Gaza dan Al Mawasi.
Sejumlah duta besar PBB mengecam rencana Israel menguasai Gaza. Rencana itu berisiko melanggar hukum humaniter internasional.
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved