Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas pada Sabtu (15/2) dengan tegas menolak upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah air mereka. Abbas menekankan bahwa seruan untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka dan melakukan pemindahan paksa hanyalah upaya pengalihan dari kejahatan perang, genosida, dan kehancuran di Gaza, serta ekspansi permukiman ilegal dan upaya aneksasi Tepi Barat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengusulkan untuk mengambil alih Gaza.
"Siapa pun yang berpikir dapat memaksakan 'Kesepakatan Abad Ini' yang baru atau mengusir rakyat Palestina dari tanah air mereka adalah orang yang berilusi," ujar Abbas dalam KTT Uni Afrika ke-38 di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia.
"Satu-satunya tempat bagi 1,5 juta pengungsi yang tinggal di Gaza untuk kembali kota dan desa mereka yang mereka tinggalkan pada 1948, sesuai dengan Resolusi 194 PBB," ucapnya.
Abbas menyoroti praktik kolonial Israel membutuhkan tindakan segera dari komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk mencegah bangkitnya kekuatan ekstremis yang berusaha mengubur solusi dua negara. Selain itu, Abbas menyerukan dukungan terhadap konferensi perdamaian internasional yang dijadwalkan berlangsung di PBB pada pertengahan Juni.
Menurut Abbas, KTT ini bertujuan untuk menggalang dukungan internasional guna memperoleh pengakuan global atas negara Palestina, mengamankan keanggotaan penuh di PBB, dan mewujudkan solusi dua negara berdasarkan hukum internasional.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini mengusulkan akan mengambil alih Gaza dan merelokasi warga Palestina ke negara-negara tetangga, serta mengubah wilayah itu menjadi Riviera di Timur Tengah.
Proposal 'Kesepakatan Abad Ini' yang diumumkan Trump pada 2020 sebagai solusi konflik Israel-Palestina mendapat kecaman luas dari dunia Arab dan komunitas internasional. Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan wilayah tersebut. (Ant/H-4)
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Kuncoro Giri Waseso, melakukan pertemuan di Kairo, Mesir pada Ahad (8/2).
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak merespons perihal rencana pengiriman pasukan perdamaian menyusul bergabungnya Indonesia dalam BoP.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
PADA 3 Februari, Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan pertemuan tertutup dengan spektrum organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Negara.
Korban jiwa di Gaza mencapai 72.027 orang. Meski gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, evakuasi jenazah dan serangan sporadis Israel masih terus memakan korban.
Citra satelit ungkap militer Israel buldoser Pemakaman Perang Gaza. Makam tentara Sekutu PD I & II hancur, memicu kecaman atas penodaan situs bersejarah militer.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved