Junta Perketat Keamanan Publik

PEMERINTAH junta militer Thailand memperketat keamanan setelah ledakan dua bom pipa rakitan terjadi di dekat sebuah mal di Bangkok. Gangguan keamanan itu menjadi kendala dalam upaya menciptakan perdamaian sejak pemberlakuan undang-undang darurat selepas kudeta, Mei 2014.

Otoritas setempat menolak berspekulasi apakah ledakan bom kecil yang menyebabkan dua korban luka ringan dekat Mal Paragon, pada Minggu (1/2), itu terkait dengan kekisruhan politik nasional.

Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwon menyatakan peningkatan pengamanan akan diterapkan di tempat-tempat publik.

"Kami akan memperketat keamaman secara tegas di seluruh negeri. Kami perlu pemeriksaan ketat di sejumlah area," katanya kepada wartawan.

Wongsuwon juga menambahkan dia tidak mengungkap pihak di balik kejadian ledakan bom itu. "Ini bisa jadi orang yang berniat buruk atau berhubungan dengan politik atau orang yang berpikir berbeda," ujar Wongsuwon tanpa memberi penjalasan lebih lanjut.

Tim forensik polisi, kemarin, menyisir serpihan benda akibat ledakan yang terjadi sekitar pukul 20.00, Minggu (1/2) malam, di sebuah jalan yang menuju pusat perbelanjaan sibuk, Mal Paragon.

"Ledakan itu berasal bom pipa, perangkat bom dengan daya ledakan rendah," kata Prawut Thavornsiri, juru bicara kepolisian kepada wartawan.

Ledakan itu, lanjutnya, bukan ditujukan untuk menyebabkan kerusakan besar. "Ledakan dibuat untuk menciptakan masalah," tegasnya.

Thailand menerapkan undang-undang darurat sejak kudeta yang menggulingkan pemerintah yang dibentuk hasil pemilu tahun lalu. Kendati kalangan pembela hak asasi dan masyarakat internasional mengecam penerapan undang-undang darurat, pemerintah junta tetap memberlakukan undang-undang yang dinilai melanggar hak asasi manusia tersebut.

Sesuai dengan undang-undang darurat tersebut, kritik dan massa yang berpolitik dilarang. Pemerintah junta bisa bertindak tegas atas segala bentuk protes.

Undang-undang darurat pun bisa membawa warga sipil untuk diajukan ke sidang militer. Terdakwa juga tidak dapat mengajukan banding atas vonis yang diterima.

Pemerintah junta militer Thailand mengesahkan undang-undang darurat dengan menyatakan bahwa perpecahan politik yang mengkhawatirkan perlu waktu untuk dipulihkan. Mereka merancang undang-undang itu layaknya struktur politik kerajaan.

Thailand telah dilanda gonjang-ganjing politik selama hampir satu dekade. Hal itu diawali dengan kemenangan Thaksin Shinawatra yang menggoyahkan kemapanan politik dominasi Partai Demokrat. Dengan dukungan politik yang populis, Thaksin memenangi pemilu dan terpilih menjadi perdana menteri. (AFP/Drd/I-1)