Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan sebelumnya terhadap kelompok pemukim Israel sayap kanan dan individu yang dituduh terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
Situs baru Gedung Putih melaporkan Trump mencabut Perintah Eksekutif 14115 yang dikeluarkan pada 1 Februari 2024, yang mengizinkan penerapan sanksi tertentu terhadap Orang yang Merusak Perdamaian, Keamanan dan Stabilitas di Tepi Barat.
Keputusan Trump tersebut merupakan pembalikan dari tindakan kebijakan utama oleh pemerintahan Presiden Joe Biden yang telah menjatuhkan sanksi pada banyak individu dan entitas pemukim Israel, membekukan aset mereka di AS dan secara umum melarang warga Amerika bertransaksi dengan mereka.
Ketika sebagian besar perhatian dunia terfokus pada perang di Gaza, meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan perampasan tanah di wilayah yang diduduki telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa sekutu Barat Israel.
Seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (21/1) disebutkan sanksi AS terhadap pemukim dijatuhkan setelah pemerintahan Biden berulang kali mendesak pemerintah Israel untuk mengambil tindakan guna meminta pertanggungjawaban para ekstremis atas tindakan yang diyakini akan menghancurkan harapan bagi solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
Sejak perang Timur Tengah tahun 1967, Israel telah menduduki Tepi Barat Sungai Yordan, yang diinginkan Palestina sebagai inti negara merdeka. Israel telah membangun pemukiman Yahudi di sana yang dianggap ilegal oleh sebagian besar negara. Israel membantah hal ini dan mengutip hubungan historis dan Alkitab dengan tanah tersebut.
Pendekatan Trump terhadap permukiman sangat berbeda. Selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2019, Trump telah meninggalkan posisi AS yang telah lama dipegang bahwa permukiman tersebut ilegal sebelum dipulihkan oleh Biden.
Israel Ganz, ketua dewan pemukim utama Yesha yang memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan kepada bahwa ia memperkirakan sanksi akan dicabut jika Trump menang. (Fer/P-3)
WASHINGTON pada Selasa (6/1) memperingati lima tahun penyerbuan massa ke Gedung Capitol AS.
Instalasi Presidential Walk of Fame di Gedung Putih menuai sorotan. Trump pasang plakat bernada tajam, sebut Joe Biden presiden terburuk AS.
AMERIKA Serikat (AS) menyetujui rencana penjualan senjata senilai US$11 miliar kepada Taiwan. Hal ini diumumkan pemerintah Taipei, kemarin.
Departemen Luar Negeri AS kembali mewajibkan penggunaan Times New Roman ukuran 14 poin, membatalkan aturan penggunaan Calibri era Biden.
Pemerintahan Donald Trump memulai proses wawancara ulang terhadap pengungsi yang masuk ke AS di era Biden.
SEJUMLAH perusahaan besar AS, termasuk Meta Platforms, Broadcom, dan Qualcomm, menghadapi masalah baru saat mencoba memanfaatkan diskon pajak.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved