Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Donald Trump mencabut tindakan eksekutif era Joe Biden yang mencabut penunjukan Kuba sebagai sponsor negara terorisme, yang menerapkan sanksi terhadap pemukim Yahudi di Tepi Barat, dan bertujuan mengurangi risiko kecerdasan buatan.
Perintah yang dicabut tersebut merupakan bagian dari pembalikan besar kebijakan era Biden yang ditandatangani Trump di Capital One Arena, setelah pelantikannya sebagai presiden ke-47.
Sebelumnya, Biden menghapus Kuba dari daftar teror. Daftar perintah yang dicabut yang ditandatangani Trump tidak menyebutkan alasan individu untuk membalikkan langkah-langkah Biden.
Biden menerapkan sanksi terhadap beberapa pemukim Yahudi yang dituduh memicu kekerasan di Tepi Barat pada Februari 2024. Dan perintah AI-nya pada 2023 bertujuan untuk memantau dan mengatur risiko kecerdasan buatan.
Di tempat terpisah, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel mengutuk keputusan Presiden Trump. Ia menyebut tindakan Trump sebagai "tindakan kesombongan dan mengabaikan kebenaran."
"Presiden Trump, dalam tindakan kesombongan dan mengabaikan kebenaran, baru saja mengembalikan penunjukan palsu Kuba sebagai sponsor negara terorisme," tulis Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel di X. "Ini tidak mengejutkan. Tujuannya adalah untuk terus memperkuat perang ekonomi yang kejam terhadap Kuba untuk tujuan dominasi."
"Hasil dari langkah-langkah pengepungan ekonomi ekstrem yang diterapkan oleh Trump adalah menyebabkan kekurangan di kalangan rakyat kami dan peningkatan signifikan dalam aliran migrasi dari Kuba ke Amerika Serikat," kata presiden Kuba dalam unggahan terpisah.
Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez juga mengeluarkan respons keras terhadap keputusan tersebut.
"Memabukkan diri dengan kesombongan, Presiden Trump memutuskan tanpa alasan bahwa Kuba mendukung terorisme. Dia tahu bahwa dia sedang BERBOHONG. Penentuan beliau adalah untuk meningkatkan hukuman dan perang ekonomi terhadap keluarga Kuba. Ini akan menyebabkan kerugian, tetapi tidak akan mematahkan tekad teguh rakyat kami. Kami akan menang," kata Rodriguez dalam sebuah unggahan di X.
Kuba adalah salah satu dari hanya empat negara yang ditunjuk sebagai sponsor negara terorisme, bersama dengan Korea Utara, Iran, dan Suriah.
Pejabat Kuba telah mengadvokasi penghapusan negara mereka sebagai sponsor terorisme, yang memicu sanksi ekonomi yang ketat di samping embargo AS yang telah berlangsung lebih dari enam dekade. (CNN/Z-3)
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum tegaskan bantuan ke Kuba berlanjut meski ada sanksi AS. Sebanyak 814 ton makanan dikirim via kapal perang sebagai bentuk solidaritas.
Kuba dilanda krisis bahan bakar pesawat akibat blokade minyak AS. Air Canada batalkan penerbangan dan mulai repatriasi 3.000 turis Kanada.
Kuba membantah adanya dialog khusus dengan Trump meski dalam kondisi krisis energi parah. Di sisi lain, Meksiko tetap nekat kirim bantuan kemanusiaan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang membuka jalan bagi pengenaan tarif impor tambahan terhadap negara-negara yang menjual minyak ke Kuba.
Ketegangan AS-Kuba memuncak. Presiden Miguel Díaz-Canel menolak keras tuntutan Donald Trump untuk bernegosiasi dan menegaskan kedaulatan Kuba.
Donald Trump mengancam akan menghentikan total pasokan minyak dan uang dari Venezuela ke Kuba. Trump mendesak Havana segera bernegosiasi sebelum terlambat.
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Serangan drone Rusia menghantam kereta penumpang di Kharkiv, menewaskan sedikitnya 4 orang. Zelensky sebut serangan sipil ini murni aksi terorisme.
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved