Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERDANA Menteri yang Dimakzulkan, Han Duck-soo, meminta maaf, Rabu, atas deklarasi darurat militer yang dilakukan Presiden Yoon Suk Yeol bulan lalu, dengan mengatakan langkah tersebut "salah" dan memiliki masalah prosedural.
Han menyampaikan pernyataan tersebut dalam sesi komite khusus parlemen yang membahas deklarasi darurat militer Yoon. Pada hari yang sama penyelidik menahan presiden yang dimakzulkan untuk diinterogasi.
"Saya selalu merasa bersalah bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk saya sendiri, tidak mampu mencegah situasi ini berkembang sejauh ini," ujar Han. "Melihat kekurangannya secara substansi, termasuk dari sisi prosedur, saya percaya bahwa (deklarasi darurat militer) itu tidak normal."
"Saya pikir darurat militer tersebut adalah langkah yang salah," tambahnya.
Han termasuk salah satu peserta rapat kabinet yang diadakan Yoon tak lama sebelum deklarasi darurat militer pada 3 Desember. Han mengungkapkan ia menyarankan untuk mengadakan rapat tersebut karena percaya semua anggota kabinet akan menentang rencana tersebut.
Han mengambil alih tugas sebagai presiden sementara setelah Yoon dimakzulkan pada 14 Desember. Namun, ia sendiri dimakzulkan oleh Majelis Nasional kurang dari dua minggu kemudian. (Yonhap/Z-3)
KABINET Korea Selatan pada Rabu (4/12) mendukung mosi yang disahkan oleh anggota parlemen untuk mencabut darurat militer di negara tersebut.
ANGGOTA parlemen Korea Selatan mendorong untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Kamis (5/12) dini hari.
Presiden Yoon menyampaikan permintaan maaf karena menyebabkan kekhawatiran publik akibat pernyataan darurat militer yang disiarkan melalui televisi.
Pernyataannya itu disiarkan televisi, beberapa jam sebelum pemungutan suara soal pemakzulan terhadap dirinya digelar oleh parlemen.
MANTAN Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun memutuskan untuk melewatkan sidang pengadilan yang akan meninjau permohonan surat perintah penahanan.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
Ratusan ribu warga Korea Selatan turun ke jalan pada Sabtu untuk menuntut pemecatan Presiden Yoon Suk Yeol yang digantung jabatannya.
Penyelidik yang berusaha mengeksekusi surat perintah penahanan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, terlibat dalam ketegangan dengan unit militer di kediaman presiden.
PRESIDEN Korea Selatan Yoon Suk Yeol berencana hadir pada sidang pemakzulan dirinya di Mahkamah Konstitusi yang mengagendakan kesaksian.
PENGADILAN di Seoul, Korea Selatan, pada Minggu (5/1) menolak keberatan yang diajukan Presiden Yoon Suk-yeol terkait perintah penangkapan terhadap dirinya.
Upaya Yoon membatalkan surat pengadilan terkait perintah penangkapannya tak dikabulkan.
BADAN Antikorupsi Korea Selatan (Korsel) telah meminta polisi untuk mengambil alih pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved